Pemerintah Siapkan Pembiayaan Rp400 Triliun, TPAKD Salurkan Kredit Rp53,15 Triliun

Pasardana.id – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran pembiayaan Rp400 triliun pada tahun mendatang untuk petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10), Prabowo menyebut program pembiayaan yang dijalankan telah menjangkau jutaan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.

“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat,” ujar Prabowo.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi melaporkan, TPAKD telah menyalurkan kredit melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.

Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencapai Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.

Secara khusus, selama Agustus-Oktober 2026, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.

Saat ini, terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Selain penyaluran kredit, program TPAKD mencakup Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 59,36 juta rekening atau 88,83% dari segmen pelajar, serta Laku Pandai yang menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal.

OJK juga telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa hingga 2026.

Program ini menghasilkan pembukaan lebih dari 174.000 rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit kepada lebih dari 18.000 debitur.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026.

Lembaga ini bertugas memperkuat strategi nasional kesejahteraan keuangan, dengan fokus pada ketahanan kebutuhan keuangan berkualitas, kemampuan menghadapi guncangan, dan rasa aman dalam mengelola keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK menandai pergeseran fokus kebijakan.

Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari kepemilikan rekening dan akses pembiayaan, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan serta ketahanan ekonomi keluarga.

Prabowo menegaskan, kesejahteraan harus tercermin dari peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat.

Pemerintah pun akan terus memperkuat program pembiayaan dan kolaborasi pusat-daerah untuk mendorong pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan usaha lokal.

Rakornas TPAKD 2026 juga memberikan TPAKD Award kepada pemerintah daerah berkinerja terbaik dalam memperluas akses keuangan.

Penghargaan tingkat provinsi diberikan kepada Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Untuk tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Deli Serdang, Bantul, Tabalong, Kepulauan Selayar, dan Lombok Timur.

Sementara itu, tingkat kota diberikan kepada Metro, Surabaya, Pontianak, Palu, dan Ambon.