Pasardana.id Pemerintah sudah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai
rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan.
Keputusan ini diambil Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa setelah
bertemu dengan perwakilan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia
(GAPPRI) yang dihadiri PT Djarum, PT Gudang Garam Tbk (IDX:
GGRM) dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (IDX: WIIM)
pada hari Jumat, (26/9) lalu.
Menkeu Purbaya dalam pertemuan tersebut mempertanyakan pendapat para pengusaha
rokok ini soal rencana kenaikan tarif cukai pada tahun depan.
Mereka (para pengusaha) meminta agar tarif cukai rokok ini tidak dinaikan.
Purbaya pun langsung menerima permintaan para pengusaha rokok itu, meski
sempat berencana untuk menurunkan tarif cukai rokok.
"Mereka bilang asal enggak diubah sudah cukup. Ya sudah saya enggak ubah,
tadinya padahal saya mikir mau nurunin. Tapi mereka bilang udah cukup yaudah,
salah mereka. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja, ya udah
kita enggak naikin. Jadi tahun 2026, tarif cukai (rokok) tidak kita naikin,"
kata Purbaya saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9).
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun juga mendukung
keputusan Menkeu Purbaya.
Dia menilai, keputusan ini sudah tepat dan sesuai dengan permasalahan
fundamental di industri rokok dalam negeri.
Menurut saya, langkah Pak Purbaya untuk tidak menaikkan CHT di 2026 itu adalah
langkah yang tepat dan perlu diberikan dukungan, sebut Misbakhun dalam
keterangannya, Minggu (28/9).
Meski begitu, sambung Misbakhun, evaluasi harus dilakukan pemerintah untuk
memastikan potensi praktik ilegal bisa ditekan, penerimaan negara tetap
terjaga dan jutaan pekerja yang bergantung pada industri tembakau terlindungi.
Dia berharap, keputusan tidak menaikkan tarif cukai rokok ini dibarengi dengan
kajian secara menyeluruh terhadap regulasi cukai rokok.
"Tentunya setelah Pak Purbaya tidak menaikkan CHT 2026 ini, dia juga mulai
mengkaji ulang seluruh struktur aturan yang mengenai tarif CHT," ujarnya.
