Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan langkah
strategis untuk memperluas skema perpajakan atas aset kripto.
Jika selama ini pengenaan pajak terhadap aset digital hanya berlaku saat
kripto diperlakukan sebagai komoditas, kini pemerintah mulai mengarah pada
kripto sebagai instrumen finansial yang lebih kompleks.
Menanggapai hal tersebut, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, melihat langkah ini
bukan tanpa alasan.
Menurutnya, saat ini penggunaan kripto telah berkembang pesat, tidak hanya
sebagai aset yang diperjualbelikan, tetapi juga sebagai alat investasi hingga
derivatif.
Kemenkeu melihat pentingnya perlakuan pajak yang lebih adaptif terhadap
dinamika tersebut, seiring dengan upaya meningkatkan kepastian hukum dalam
ekosistem keuangan digital nasional.
Menurut Calvin, perubahan pendekatan ini juga selaras dengan pengalihan
otoritas pengawasan.
Sejak awal 2025, pengawasan perdagangan aset kripto resmi berpindah dari Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
Perpindahan ini menjadi penanda bahwa pemerintah memandang kripto bukan lagi
sekadar barang dagangan digital, tetapi bagian dari sistem keuangan yang harus
diawasi secara lebih ketat dan komprehensif. Pengawasan oleh OJK membuka jalan
bagi regulasi yang lebih holistik. Ini juga memberikan dasar hukum untuk
memperlakukan kripto sebagai instrumen keuangan," ujarnya, seperti dilansir
dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7).
Pajak Kripto Saat Ini dan Rencana Perluasan
Sebelumnya, pemerintah telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari setiap transaksi kripto, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.03/2022.
Ketentuan ini berlaku selama kripto masih dikategorikan sebagai komoditas
digital.
Sepanjang kuartal I tahun 2025 (Januari Maret), penerimaan negara dari pajak
transaksi kripto tercatat mencapai Rp1,21 triliun, mencerminkan antusiasme dan
partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap aset digital ini.
Namun ke depan, pengelompokan kripto sebagai instrumen finansial akan membuka
ruang untuk pengenaan jenis pajak baru, khususnya yang berlaku dalam sektor
jasa keuangan.
Hal ini bisa mencakup perlakuan perpajakan atas aktivitas investasi kripto
terstruktur, pengelolaan portofolio berbasis aset digital, dan mungkin layanan
keuangan lainnya seperti derivatif kripto.
Kami mendukung penuh langkah Kemenkeu untuk menyesuaikan regulasi pajak dengan
realitas penggunaan kripto saat ini. Pengelompokan kripto sebagai instrumen
finansial akan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan investor dalam
menjalankan aktivitasnya. Ini menjadi fondasi penting untuk mendorong inovasi
di sektor keuangan digital, ungkap Calvin.
Harapan Pelaku Industri
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa pembaruan skema pajak berbasis
klasifikasi kripto sebagai instrumen finansial diyakini akan membawa sejumlah
manfaat strategis yang dapat menstimulasi industri secara lebih luas.
Termasuk di antaranya adalah peningkatan minat investor ritel dan
institusional, serta bertambahnya volume perdagangan aset kripto, asalkan
kebijakan pajak yang diterapkan selaras dengan harapan pelaku industri,
terutama dalam hal kesetaraan perlakuan pajak dengan pasar modal atau saham.
Kami sudah menyampaikan masukan kepada pihak Kemenkeu agar pengenaan pajak
atas transaksi kripto dapat disejajarkan dengan skema perpajakan di pasar
modal. Jika transaksi saham dikenakan pajak final yang lebih ringan, maka
idealnya kripto pun diperlakukan serupa. Hal ini penting untuk menjaga daya
saing industri kripto nasional di tengah kompetisi global, jelas Calvin.
Ia menambahkan, pendekatan yang adil dan proporsional terhadap regulasi pajak
akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat serta mendorong pertumbuhan
ekosistem aset digital secara berkelanjutan di Indonesia.
