Pasardana.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki dasar
hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan raksasa asal
Amerika Serikat, Apple karena ketidakpatuhannya untuk memenuhi komitmen sisa
investasi sebesar 10 juta dolar AS atau Rp162 miliar.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, pada Rabu (8/1)
menjelaskan, sanksi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian
(Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 Pasal 59 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan TKDN, dengan sanksi hingga berupa pencabutan nilai TKDN.
"Jadi dalam sanksi itu di dalam Permenperin 29 Tahun 2017 Pasal 59 itu
disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN," kata Agus, di
Jakarta, seperti dilansir Antara.
Ada pun utang dari Apple yang dimaksud ini merupakan komitmen investasi
perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk Apple,
periode 2020-2023.
Dan mengingat selama ini Apple melakukan perpanjangan sertifikasi TKDN
menggunakan skema inovasi, dikatakan Menperin Agus, seharusnya perusahaan
tersebut melakukan penelitian dan pengembangan inovasi di bidang teknologi
informasi.
Namun, sejak tahun 2017-2023 atau selama hampir tujuh tahun, perusahaan itu
melalui Apple Academy baru melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan
(diklat), yang belum mencakup penelitian dan pengembangan.
Oleh karena itu, dalam counter proposal saat proses negosiasi pada 7
Januari, pihaknya mendorong Apple membentuk fasilitas research and
development (RnD) di Indonesia.
Lebih lanjut, dalam negosiasi itu pula, pihak Apple telah memberikan komitmen
untuk melunasi utang, sedangkan Kemenperin akan menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan assessment dokumen pelunasan utang tersebut.
Menperin Agus juga mengatakan, pihaknya tidak menetapkan batasan waktu
perundingan perpanjangan sertifikasi TKDN dengan Apple, karena menargetkan
pemenuhan substansi yang dirundingkan.
Sebelumnya, Menperin Agus menyatakan, bahwa komitmen investasi Apple yang
membuat fasilitas produksi AirTag di Batam, tidak menjadikan produk terbarunya
iPhone 16 bisa masuk ke pasar domestik.
Kata Menperin Agus, hal tersebut karena investasi yang digelontorkan Apple
tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone, komputer genggam,
dan tablet (HKT) dalam ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi TKDN yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.
