Kementerian PUPR Bakal Lelang Pengerjaan Infrastruktur IKN

Pasardana.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah dalam waktu dekat akan melelang beberapa paket pekerjaan infrastruktur dasar di Ibukota Negara Nusantara (IKN).

Basuki menjelaskan, kawasan pengembangan IKN memiliki total luas lahan 256.000 hektare (HA).

Dari luas lahan tersebut, yang akan difokuskan untuk menjadi kawasan IKN sekitar 56.000 ha, yang di dalamnya akan dibangun kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan dengan luas 6.671 ha.

Dijelaskan, untuk pembangunan kawasan inti tersebut, akan ada 5 tahapan yang akan dikerjakan mulai dari 2022 sampai dengan 2025.

Adapun, tahap pertama, akan dimulai pada 2022-2024 dengan fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintah.

Lebih lanjut Basuki mengungkapkan, bahwa kebutuhan anggaran pembangunan kawasan inti pemerintah di IKN ditaksir mencapai Rp46 triliun untuk pembangunan gedung-gedung pemerintah, mulai dari Istana Negara hingga gedung-gedung kementerian dan lembaga.

"Kawasan inti pusat pemerintah itu APBN, setelah itu, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan, itu bisa KPBU, bisa investasi, tapi yang pemerintah itu semua jadi aset negara, jadi harus APBN," ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pemerintah dalam waktu dekat akan melelang beberapa paket pekerjaan infrastruktur dasar di IKN.

Meski begitu, Endra belum membeberkan secara pasti kapan proses lelang tersebut akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Jalan, embung, drainase, rumah dinas, dan kantor-kantor (yang akan di lelang)," ujarnya.