Pembangunan Infrastruktur di 2022, KemenPUPR Dapat Anggaran Rp100,6 Triliun

Pasardana.id - Kementerian PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp100,6 triliun untuk rencana kegiatan di tahun 2022.

Nantinya, dana tersebut bakal dialokasikan untuk pembangunan di bidang sumber daya air, jalan, serta jembatan, termasuk juga pemukiman dan perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat Rapat Kerja dengan Komisi V dengan Menteri PUPRI RI, Selasa (25/1) mengatakan, pada tahun 2022 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penugasan khusus kepada Kementerian PUPR untuk melaksanakan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo.

"Untuk kegiatan yang dilaksanakan lewat tender (lelang) Rp70,5 triliun terdiri dari kegiatan single-year Rp26,8 triliun dan multi-years yang baru sebesar Rp7,7 triliun. Sedangkan yang lanjutan untuk multi-years-nya Rp35,9 triliun," bebernya.

Basuki merinci, anggaran itu akan didistribusikan, antara lain; untuk belanja modal Rp62,9 triliun, atau setara 62,5 persen. Belanja barang Rp34,6 triliun atau 34,4 persen di mana yang Rp15,1 triliun merupakan belanja barang yang akan dihibahkan dan belanja pegawai sebesar Rp3,1 triliun atau 3,1 persen.

Selain itu, ada untuk belanja barang dan modal sebesar Rp67,5 triliun, terdiri belanja non-operasional sebesar Rp95 triliun dengan pelaksanaan melalui tender Rp70,5 triliun. Termasuk, untuk belanja barang infrastruktur yang akan dihibahkan ke Pemda.

Sedangkan anggaran non-tender Rp24,5 triliun digunakan untuk membayar tunggakan eskalasi, irigasi, drainase, pembangunan sanitasi MCK pompes, penanganan bencana, pengadaan tanah dan padat karya.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp100,6 triliun, rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, bidang sumber daya air sebesar Rp41,2 triliun yang mencakup pembangunan37 unit bendungan, 42.400 hektare pembangunan daerah irigasi, 21 embung, 2,86 meter persegi/detik, 157 km pengendali banjir & pengaman pantai.

Kedua, bidang Jalan dan Jembatan sebesar Rp39,7 triliun yang diutamakan untuk pembangunan 9,2 km pengembangan jalan tol, 354 km pembangunan jalan baru, 23.715 m dan pembangunan flyover/underpass.

Ketiga, permukiman menyerap Rp12,5 triliun untuk 1637 liter/detik SIPAM, 21.000 KK sampah terkelola, 8.410 KK pengelolaan air limbah, 802 ha penanganan Kawasan Kumuh, 8 kawasan pengembangan PLBN terpadu, 729 unit pembangunan & rehabilitasi prasarana & sarana pendidikan, olahraga dan pasar.

Terakhir, bidang perumahan sebesar Rp5,1 triliun mencakup pembangunan 5.141 unit rumah susun, 1823 unit rumah khusus, 101.259 rumah swadaya, dan 20.500 unit PSU perumahan.

Sedangkan, di 2021 lalu, Kementerian PUPR mengumumkan bahwa realisasi APBN tercapai 94 persen.

"Pagu akhir kementerian PUPR 2021 adalah sebesar Rp152,1 triliun, ini ada tambahan dan refocusing, telah mengalami penyesuaian untuk menangani pandemi covid-19," imbuh dia.

Dana tersebut mengalami penambahan sebesar Rp15 triliun, akibat penanggulangan bencana dan cuaca ekstrem, penanganan nasional dan tambahan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kemudian, program SPSN juga ada tambahan dan percepatan PAN serta tambahan alokasi di lembaga manajemen nasional.

Pada akhir 2021, total dari pagu Kementerian PUPR adalah Rp152,1 triliun.

"Realisasi akhir anggaran 2021 sebesar Rp143,5 triliun atau 94,4 persen, lebih besar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp94,1 triliun. Kami laporkan di rapat sebelumnya, bahwa prognosis kami 95 persen-97 persen, namun tercapai hanya 94,4 persen," tutur Basuki.

"Masih ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp8,6 triliun yang terdiri dari sisa dana yang diblokir, sisa lelang, pinjaman dan utang luar negeri dan perjalanan dinas dari kegiatan swakelola yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19," pungkasnya.