Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong Pemerintah
Jepang untuk memastikan percepatan kerjasama pelaksanaan sejumlah proyek
pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.
Hal ini dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target waktu
yang telah ditetapkan.
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi secara khusus
bertolak ke Jepang untuk bertemu langsung dengan sejumlah pihak di Jepang.
Di antaranya; Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata
Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism) AKABA
Kazuyoshi, Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang, Menteri Negara Urusan Luar
Negeri Jepang, Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuo Fukuda, dari pihak lembaga
keuangan Jepang yaitu Chief Executive Officer (CEO) Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda.
Selain itu, beberapa pihak non-pemerintah Jepang lainnya, guna memastikan
percepatan sejumlah proyek pembangunan infrastuktur yang dikerjasamakan kedua
negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, seperti diantaranya:
Pembangunan MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving
Ground BPLJSKB Bekasi.
"Kami ingin melakukan pertemuan Government to Government (G to G) dengan
Pemerintah Jepang sehingga akan lebih memuluskan dan mempercepat kerja sama
Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B) dalam
empat proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang dikerjasamakan oleh
kedua negara. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mempercepat
penyelesaian proyek infrastruktur nasional termasuk transportasi, kami
menginginkan proyek kerja sama kedua negara ini dapat terus dipercepat dan
berjalan sesuai dengan rencana," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu
(5/9/2021).
Menhub berharap, Pemerintah Jepang dapat ikut mendorong perusahaan dan
konsorsium Jepang yang berpartisipasi dalam proyek untuk lebih serius
berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek sesuai yang diharapkan.
Selain itu, Menhub juga mendorong Pemerintah Jepang untuk mengajak lebih
banyak lagi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti proses tender beberapa
proyek pembangunan infrastuktur transportasi di Indonesia.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan, dari keempat proyek yang dikerjasamakan
dengan Jepang, dua diantaranya masih perlu didorong keseriusan, komitmen dan
upaya keras pihak Jepang, untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target
waktu yang ditetapkan.
Sementara dua proyek lainnya tengah berproses dan diharapkan akan dapat terus
berjalan sesuai rencana dan harapan.
Sebagai informasi, pada proyek MRT Fase 2, masih ada permasalahan pada harga
penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang.
Karena itu, Menhub meminta pihak Jepang untuk melakukan penyesuaian harga
dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik segera dapat
dilanjutkan.
Sementara pada proyek Pelabuhan Patimban, Pemerintah Indonesia mendorong
Pemerintah Jepang untuk ikut mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-
Indonesia dalam pengoperasian Car Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan
Patimban, yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho
Corporation yang saat ini masih dalam proses negosiasi.
Selain itu, Menhub juga akan secara khusus mengupayakan kenaikan TKDN
Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang dikerjasamakan dengan Jepang.
Menhub mengatakan, Indonesia menyambut baik ketertarikan Jepang untuk
berpartisipasi dalam proyek KPBU pembangunan Proving Ground di Bekasi. Saat
ini, proyek tersebut tengah dalam proses pelelangan, dimana ada terdapat
perusahaan asal Jepang yang mengikuti lelang tersebut.
Pemerintah Indonesia terus berharap akan terdapat perusahaan asal Jepang
lainnya sehingga kompetisi dan proses lelang dapat menghasilkan yang terbaik.
Untuk pembangunan proyek Pelabuhan Patimban dan Proving Ground Bekasi, Menhub
juga akan menjajaki untuk mendapatkan dukungan sumber pembiayaan dengan biaya
yang kompetitif dan mampu memberikan bunga pinjaman yang rendah baik melalui
investor maupun dari lembaga keuangan Jepang.
Kemudian, pada proyek Kereta Api Makassar-Parepare sudah berjalan sesuai
rencana dan saat ini tengah dalam proses menuju Financial Close. Proyek ini
terbagi menjadi 5 (lima) segmen, dan 1 (satu) segmennya diproyeksikan sudah
akan dapat beroperasi di akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022.
Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan Jepang dalam pengoperasiannya secara
penuh dan ideal. Karena itu, Menhub juga akan memanfaatkan kesempatan
kunjungan untuk mencari informasi mengenai kemungkinan pemberian hibah
lokomotif dan gerbong kereta dari Jepang.
Saya berharap, kedatangan saya ke Jepang dapat membawa hasil baik, bermanfaat
dan khususnya dapat mengatasi beberapa kendala yang terjadi, mendorong proses
sekaligus percepatan pembangunan proyek infrastruktur transportasi Indonesia.
Kami meyakini kelanjutan kerja sama kedua negara sangat penting dan bermanfaat
untuk memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan hubungan ekonomi yang
selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam ikut membantu upaya
pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini, ujar Menhub.
Direncanakan, Menhub akan berada di Jepang hingga Rabu (8/9) mendatang.
Delegasi RI yang turut hadir selain dari Kemenhub adalah dari Kementerian
Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta Kementerian Investasi.
Selama berada di Jepang, semua pertemuan dilakukan hanya di lingkungan hotel
tempat menginap kecuali pertemuan dengan para Menteri Jepang.
Selain itu, seluruh delegasi RI diwajibkan menerapkan protokol kesehatan
Covid-19 yang sangat ketat dan sangat khusus mengikuti aturan travel bubble
yang berlaku di Jepang dan Indonesia serta kesepakatan di antara kedua negara.
