Jadi Sorotan Publik, Rektor UI Ari Kuncoro Akhirnya Mundur Dari Komisaris BRI

Foto : istimewa

Pasardana.id - Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) (IDX:BBRI) ditengah polemik adanya rangkap jabatan yang jadi sorotan publik,

Rangkap jabatan mulanya dilarang melalui aturan Statuta UI. Rangkap jabatan tersebut menjadi soal lantaran melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sebagai komisaris.

Persoalan rangkap jabatan itu kemudian semakin ramai di ranah publik, karena aturan itu direvisi dan memungkinkannya untuk rangkap jabatan.

Adapun pengunduran diri Ari sebagai komisaris BRI telah disampaikan ke Kementerian BUMN. Hal itu sebagaimana disampaikan BRI melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per tanggal 21 Juni 2021," tulis surat tersebut.

"Sehubungan itu, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur," lanjut surat itu.

Dalam surat tersebut dijelaskan, beberapa hal yang disampaikan dalam rangka memenuhi peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menilai Kementerian BUMN mesti berhati-hati sebelum menunjuk seseorang sebagai komisaris perusahaan pelat merah.

"Dari Kementerian (BUMN) tentu kita harus lebih berhati-hati sebelum mengangkat seseorang untuk dicari informasi yang lebih detil," ujarnya.

Menurut Andre, ke depannya, Kementerian BUMN mesti bersikap lebih tegas ketika muncul polemik mengenai rangkap jabatan komisaris seperti yang terjadi pada kasus Ari.

Andre juga mengingatkan, agar seluruh pihak bersikap jujur dan menjaga etika ketika ditawari sebuah jabatan. Sebab, jelas Andre, Ari semestinya tahu ada larangan merangkap jabatan ketika ia ditawari menjadi komisaris BUMN.

Ia juga menyayangkan, dengan adanya kasus tersebut, pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Presiden Joko Widodo, menjadi sasaran kemarahan masyarakat.

"Seharusnya dari awal, yang bersangkutan waktu ditawari menjadi Wakil Komut BRI - karena tahu Statuta UI melarang, harusnya mundur, tidak menerima, (jangan) tunggu ramai dulu baru mundur," kata Andre.

Ari sendiri diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI pada 18 Februari tahun lalu. Kala itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI memutuskan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama BRI, lalu Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama.

Sebelum di BRI, Ari Kuncoro pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) pada RUPS Luar Biasa BNI 2 November 2017.