Dukungan Kepada BBTN untuk Terima PMN Sebesar Rp2 Triliun Mengalir

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Rencana pemerintah menganggarkan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN termasuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (IDX: BBTN) dinilai sebagai langkah yang tepat.

Pasalnya, BBTN konsisten mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi, Josua Pardede kepada media. Selasa (13/7/2021).

“Hingga saat ini, BBTN masih terus menyalurkan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BBTN diperlukan permodalan kuat. Di situ urgensinya,“ papar dia.

Ditegaskan, ancang-ancang PMN sebesar Rp2 triliun untuk BBTN, akan efektif untuk memperkuat permodalam bank yang concern pada sektor pembiayaan perumahan ini.

Terkait angkanya (PMN), disesuaikan dengan rencana right issue BBTN sebesar Rp5 triliun.

Pandangan senada disampaikan Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC), Deni Daruri.

"Sejauh ini, BBTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi pemerintah. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN," ungkapnya.

Strategi PMN untuk BBTN, lanjut Deni, memiliki daya ungkit yang dashyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

"Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," paparnya.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah menerangkan, BBTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, BBTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.

"Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," tuturnya.

Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit.

"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," jelasnya.

Adapun dukungan dari kalangan pengusaha properti disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Toto Lusida.

"Memang sangat perlu," tegasnya.

Selanjutnya dia berharap, pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, sektor properti punya peran strategis. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.