Biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung Membengkak, PMN Tambal Rp3,2 Triliun

Pasardana.id - Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wirjoatmodjo menyebutkan, bahwa biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak.

Untuk menambal pembengkakan biaya (cost overrun) tersebut, dibutuhkan dana senilai 1,176 miliar dolar AS atau sebesar Rp3,2 triliun.  

Adapun dana ini direncanakan bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp3,2 triliun, kurang lebih," kata dia, Jakarta, Rabu (28/9).  

Lebih lanjut Tiko, sapaan akrabnya menjelaskan, anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung akan ditambal dari pinjaman (loan) atau utang perbankan dan PMN.

Untuk pinjaman, dialokasikan untuk menambal 75 persen dari total pembengkakan anggaran proyek strategi nasional (PSN) tersebut.

Sementara, 25 persen dari total cost overrun ditutupi oleh oleh konsorsium Indonesia, yakni; PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

"Jadi cost overrun sedang diaudit BPKP kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah, ada dari PMN yang melalui Perpres, sama dari pinjaman juga, kita sedang skemakan," ujarnya.

Sebelumnya, direncanakan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) (IDX: WIKA) dan KAI, selaku anggota PSBI.

Lantaran keuangan kedua perusahaan negara itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.  

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI. Karena Covid, KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tutur dia.  

Di kesempatan terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga sebelumnya menyebutkan, PSBI akan menambal pembengkakan biaya sebesar Rp4 triliun, sedangkan China Railway International senilai Rp3 triliun. Sementara, 75 persen sisanya berasal dari pinjaman.

Namun, porsi pinjaman yang dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya megaproyek tersebut belum diketahui, sehingga akan disesuaikan dengan total cost overrun.

Terkait dengan sumber utang, Kementerian BUMN masih mencari perbankan yang bisa diajak kerja sama.

Dia pun tak menampik potensi pinjaman berasal dari bank China.