ANALIS MARKET (24/5/2021) : Pasar Obligasi Diperkirakan Bervariatif

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Riset harian Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan, pasar obligasi kembali menghadapi dorongan untuk mengalami penguatan ditengah-tengah tekanan untuk mendorong pasar obligasi melewati garis support.

Namun ternyata tidak semudah itu pasar obligasi menyerah. Ditengah tekanan akan pemulihan ekonomi global yang kian tidak pasti, neraca perdagangan kita yang surplus ditambah lagi dengan ekspor kita yang menguat tentu memberikan angin segara kepada Indonesia, bahwa Indonesia dapat bertahan melewati badai ketidakpastian akibat kenaikkan wabah virus corona.

Membaiknya perekonomian di Amerika menjadi berkah tersendiri bagi kita yang memiliki GST terhadap Amerika, sehingga kita tentu harus memanfaatkan betul peluang ini. Ini akan menjadi lokomotif penarik perekonomian kita, meskipun masih banyak tarif yang tidak dibebankan kepada produk produk kita, tapi masih banyak yang belum dimanfaatkan betul oleh masyarakat Indonesia untuk melihat ini sebagai peluang.

Selanjutnya apa yang bisa kita nantikan pada pekan ini? Tentu saja pertemuan Bank Sentral Indonesia tanggal 24-25 Mei.

Tapi melihat situasi dan kondisi saat ini, kami sendiri tidak yakin bahwa Bank Sentral Indonesia akan memangkas tingkat suku bunganya. Karena kami melihat semua masih dalam kendali yang baik, dan tidak memerlukan stimulus tambahan, setidaknya untuk saat ini. Namun pandangan Bank Sentral Indonesia terhadap situasi dan kondisi kemungkinan The Fed akan mulai menaikkan tingkat suku bunganya akan mencuri perhatian.

“Menyikapi beragam kondisi tersebut diatas, pagi ini pasar obligasi diperkirakan akan dibuka bervariatif dengan rentang pergerakan 30 – 50 bps. Kami merekomendasikan wait and see,” sebut analis Pilarmas dalam riset yang dirilis Senin (24/5/2021).

Adapun cerita di awal pekan ini akan kita awali dari;

1.AMERIKA BERGERAK

Ditengah situasi dan kondisi pemulihan ekonomi yang berjalan lebih baik dari proyeksi, pemerintah Amerika kembali menyampaikan untuk memberikan pajak terhadap perusahaan yang memiliki pendapatan di luar negeri dengan tarif minimal 15%, jauh lebih rendah dari yang sebelumnya di usulkan sebesar 21%. Penurunan tarif tersebut menunjukkan sebuah kesulitan dari pemerintah Amerika untuk melakukan pembicaraan secara international terhadap para pemimpin Organization for Economic Cooperation and Development atau bahasa kerennya itu adalah OECD. Menteri Keuangan, Janet Yellen mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar rencana ambisiusnya tersebut dapat di masukkan ke dalam peraturan global perihal pajak perusahaan. Tentu saja hal ini mendorong sekitar 140 negara untuk membahas permasalahan mengenai pajak karena banyak negara yang saat ini telah mencapai rekor nilai utangnya, oleh sebab itu untuk memaksimalkan pendapatan yang ada, pemerintah harus mendorong peningkatan pendapatan dengan berbagai macam cara. Sejauh ini beberapa Menteri Keuangan sangat mendukung langkah tersebut, mulai dari Menteri Keuangan Lisbon, Germany, France yang dimana mereka mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah kemajuan yang besar yang dimana dapat didiskusikan dengan baik. Oleh sebab itu, kelompok G20 juga akan bergerak lebih cepat untuk dapat menentukan kerangka kerja global untuk permasalahan pajak digital dan pajak minimum serta untuk mendapatkan kontral politik pada awal July mendatang. Hal yang positive juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso yang mengatakan bahwa proposal dan diskusi bersama mengenai pajak telah mengalami kemajuan, meskipun banyak yang harus diperbaiki namun ini merupakan salah satu langkah yang baik. Namun bagi Taro Aso, dirinya melihat tidak mungkin kesepakatan dapat terjadi pada akhir tahun ini. Pertemuan G7 di London akan mendorong mereka untuk diadakannya diskusi disana, agar negara negara dengan industry utama dapat menentukan langkah mereka selanjutnya. Pemerintah Biden juga berharap dapat mengamankan kesepakatan dengan OECD pada tingkat hal yang lebih luas untuk dapat mendorong kenaikkan pajak perusahaan di Amerika. Untuk perusahaan dalam negeri sendiri, Biden telah memberikan usulan agar tarif pajak perusahaan dalam negeri di naikkan, dari 21% menjadi 28%. Mimpi Biden yang besar untuk membangun infrastructure, tentu membutuhkan pengorbanan yang juga tidak sedikit. Oleh sebab itu lah, pemerintah Amerika mendorong tidak hanya Amerika saja yang menaikkan tingkat suku bunga, tapi negara negara lain juga melakukan hal yang sama agar kenaikkan pajak di Amerika yang tadinya membuat Amerika menjadi tidak kompetitif masalah tarif, akan berubah menjadi kompetitif karena negara negara lain pun akan melakukan hal yang sama, yaitu menaikkan tarif pajak. Proposal yang dibahas di Amerika juga akan memberikan sekitar 100 atau lebih perusahaan perusahaan terbesar di dunia untuk dapat membayar pajak di tempat dimana mereka akan berbisnis. Menurut OECD, apabila hal tarif pajak tersebut di lakukan, efeknya tentu saja akan memberikan kembali pendapatan sebesar $100 miliar. WoW, that’s huge dude! Oleh sebab itu, yuk kita mencoba untuk melihat situasi dan kondisi berikutnya ya.

2.GASKEUN!

Pemerintah berencana akan melakukan reformasi perpajakan guna mendukung kebijakan fiscal tahun 2022. Kebijakan tersebut akan memuat pengenalan jenis pungutan baru. Menteri Keuangan menyampaikan reformasi perpajakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program reformasi perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017 dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best practices dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial ekonomi dalam jangka menengah-panjang. Ia juga menjelaskan bahwa reformasi yang akan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil. Ini meliputi dua aspek perbaikan, yaitu administratif dan kebijakan. Dari sisi administrasi terdiri atas penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrase sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Sedangkan kebijakan diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan. Tahun ini, pemerintah mengajukan RUU KUP. Ada beberapa hal yang dimasukan dalam usulan tersebut, salah satunya pungutan terkait lingkungan. Secara global apa yang akan diatur dalam UU tersebut itu memang di dalamnya ada pajak penghasilan termasuk dengan tarif PPh orang perorang dan pribadi, pengurangan tarif PPh badan, dan ada PPN barang jasa, pajak penjualan atas barang mewah, UU Cukai, dan carbon tax. Kami cukup memberikan apresiasi terhadap keinginan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan lebih, karena hal tersebut harus dilakukan oleh pemerintah cepat atau lambat supaya tidak hanya bergantung dan mengandalkan hutang semata.