Tarif Bea Materai Naik, Kemenkeu Perkirakan Sumbang Penerimaan Negara 11 Triliun

Foto : istimewa

Pasardana.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komis XI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan merevisi UU Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985.

Dengan RUU tersebut, tarif bea meterai naik menjadi Rp10.000. 

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif bea meterai sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000. Tarif bea meterai tebaru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

"Ini berlaku 1 Januari 2021. Jadi tidak berlaku secara langsung saat diundangkan dan ini memberi kesempatan ke masyarakat maupun bagi kami dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan di bawahnya," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2020) .

Dia mengatakan, RUU tersebut juga diiringi penyederhanaan prosedur penggunaan bea meterai tersebut sehingga tidak menimbulkan beban tambahan.

"Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan yang tadinya dokumen di atas 1 juta harus biaya meterai," tuturnya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Arif Yanuar mengatakan, penerapan bea meterai Rp10.000 akan menyumbang sekitar Rp11 triliun ke kas negara pada 2021.

"Penerimaan negara itu mencapai Rp11 triliun di tahun 2021," ujar Arif Yuniar.

Dia menyebutkan, potensi penerimaan bea meterai pada dokumen elektronik sekitar Rp5 triliun.

Angka ini hampir sama dengan target penerimaan bea meterai tahun ini yang berasal dari meterai Rp3.000 dan Rp6.000 per lembar.

"Kemarin disampaikan kita bisa dapat dari dokumen elektronik itu Rp 5 triliun tahun 2021. (Sekarang) Rp5 triliun dari digital saja," pungkasnya.