Pasardana.id - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui
rencana pemerintah menerapkan tarif cukai terhadap produk plastic, untuk
menambah penerimaan negara, sekaligus mengurangi sampah.
Hal tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) Komisi XI DPR RI dengan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang membahas ekstensifikasi barang kena cukai
di Ruang Rapat Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
"Komisi XI DPR menyetujui rencana pemerintah untuk melakukan penambahan jenis
barang kena cukai berupa produk plastik," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito
Ganinduto dalam rapat di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Anggota Komisi XI lainnya, seperti Sihar Sitorus dan Dolfie juga berpendapat
yang sama. Menurutnya, apabila pemerintah serius dalam menghadapi dampak
lingkungan, seharusnya cukai plastik bukan hanya diterapkan pada kantong
kresek saja melainkan plastik yang bervolume lebih besar dan lebih lama proses
daur ulangnya.
"Mengapa bukan obyek plastik yang proses daur ulangnya lama atau volume lebih
besar, apakah pemerintah takut kepada perusahan-perusahan besar air minum
kemasan?" ujar Dolfie.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, melalui persetujuan DPR maka pihaknya
akan melakukan desain ulang terhadap kebijakan tersebut dengan memperhatikan
masukan-masukan dari anggota dewan.
Sesuai dengan persetujuan DPR, kita akan melakukan lagi redesigning policy
ini. Tadi masukan-masukan yang disampaikan kami perhatikan, ujarnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya ingin kebijakan tersebut
menjadi pendorong ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang melemah
sehingga ke depannya akan memperhatikan terkait waktu mulai penerapan, tarif,
serta produk yang terdampak.
Harus dilihat waktunya, berapa tarifnya, dan produk apa saja yang terkena.
Nanti kita akan kaji secara hati-hati dan akan dibahas lagi, katanya.
Menurutnya, melalui persetujuan tersebut tidak hanya akan menunjang ekonomi,
namun juga sekaligus menjadi upaya untuk peduli terhadap masalah lingkungan,
dimana saat ini sampah plastik telah mencapai 170 juta kilogram per tahun.
Kami hargai, ini bagus, dan sangat baik. Mereka sama dengan kami bahwa ada
concern dan prihatin pada masalah lingkungan hidup, kesehatan, dan
keselamatan masyarakat, tandasnya.
