Hari Ini, Presiden Luncurkan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Senilai Rp2,4 Juta

Pasardana.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengatakan Program Bantuan Produktif dari Presiden Jokowi untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta akan diluncurkan pada hari ini, Senin (24/8).

"Ada satu juta usaha mikro yang sudah siap menerima bantuan produktif besok. Target kita bulan Agustus, akan ada 4,5 juta pelaku usaha yang  menerima bantuan tersebut. Lalu sampai akhir September mencapai 9,1 juta," kata Teten melalui keterangan resmi yang diterim pada Minggu (23/8/2020).

Teten mengatakan pandemi Covid-19 membuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami masalah besar, yaitu terkait pembiayaan dan menurunnya permintaan. Karena itu, menurutnya, Kementerian terus mendorong UMKM untuk melakukan adaptasi dan inovasi produk, menyesuaikan dengan permintaan market baru.

"Permasalahan yang dihadapi adalah terkait pembiayaan. Yang kedua, masalah menurunnya permintaan. UMKM dalam menghadapi Covid ini harus melakukan adaptasi dan inovasi produk, sesuai dengan permintaan market yang baru," katanya.

Teten pun mengatakan, demi mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemenkop telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga. Guna memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern.

Program tersebut, lanjutnya, akan menjadi rantai distribusi pangan, dan bisa menstabilkan harga pangan. Pada tahap awal dilakukan di Jabodetabek lewat kerja sama dengan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), yang memiliki aplikasi digital menyuplai kebutuhan sembako ke warung-warung.

"Kita ingin, ini ke depannya menjadi rantai distribusi pangan, yang bisa kita gunakan untuk keperluan stabilisasi harga pangan. Ada 3,5 juta warung tradisional di Jabodetabek," ujar dia.

Dia menjelaskan, program kedua adalah laman khusus UMKM dan bela pengadaan kerja sama dengan LKPP, untuk meningkatkan demand. Dia mendorong Kementerian dan Lembaga mengoptimalkan belanjanya kepada sektor UMKM.

Karena menurutnya, dari Rp 321 triliun anggaran, baru 18 persen kementerian dan lembaga yang membelanjakan produk UMKM. Maka, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian BUMN membentuk pasar digital BUMN.

"Presiden dari awal Februari sudah ada instruksikan agar kementerian atau lembaga (K/L) belanja produk UMKM dan sekarang secara teknis yang sudah dimungkinkan," pungkas Teten.