KSPI Tolak SE Menaker Terkait Penundaan Pembayaran THR

Foto: istimewa

Pasardana.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak dikeluarkannya surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Nomor M/6/HI.00.01/v/2020 yang isinya memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar THR dengan cara mencicil atau menunda pembayarannya.

"KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena covid 19, buruh yang dirumahkan karena covid-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (7/5/2020).

Ia mengatakan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja diatas satu tahun. Sementara untuk pekerja di bawah satu tahun THR menyesuaikan dengan masa kerjanya.

Menurutnya, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang THR bertentangan dengan kedua aturan tersebut.

Ia juga menilai, di tengah pandemi korona ini, daya beli buruh harus tetap dijaga. Jika THR dibayar di bawah 100 persen atau dibayar dengan cara mencicil atau menunda pembayaran, atau bahkan tidak dibayar sama sekali akan memukul daya beli buruh di saat Lebaran. Sehingga konsumsi akan turun drastis yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin hancur.

“Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap diwajibkan membayar 100 persen. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100 persen," ucapnya.

Said juga mengecualikan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan menengah kecil. KSPI menyadari kategori perusahaan tersebut terpukul dengan kondisi ini.

Sedangkan untuk pengusaha seperti hotel berbintang, restoran besar atau waralaba internasional, ritel besar, industri manufaktur wajib membayar THR 100 persen dan tidak dicicil atau ditunda pembayarannya.

"Lebaran adalah waktu yang sangat penting dan penuh kebahagiaan yang dirayakan masyarakat Indonesia termasuk buruh. Jadi sungguh ironis jika THR dicicil atau ditunda, atau nilainya di bawah 100 persen," ujarnya.

Karena itu, KSPI menyerukan kepada para buruh untuk menolak pengusaha yang ingin membayar THR dengan menggunakan dasar surat edaran Menaker tersebut. Sebab, ia menilai, di tengah pandemi corona ini, daya beli buruh harus tetap dijaga.

Kalau THR dibayar di bawah 100 persen atau dibayar dengan cara mencicil atau menunda pembayaran, atau bahkan tidak dibayar sama sekali, maka akan memukul daya beli buruh di saat lebaran. Sehingga konsumsi akan turun drastis yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin hancur.

“Lebaran adalah waktu yang sangat penting dan penuh kebahagiaan yang dirayakan masyarakat Indonesia termasuk buruh. Jadi sungguh ironis jika THR dicicil atau ditunda, atau nilainya di bawah 100 persen,” sebutnya.