Perpanjangan BLT Dana Desa Masih Menunggu Arahan Presiden

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa hingga September.

Awalnya, program jaring pengaman saat COVID-19 ini hanya diberikan April-Juni 2020.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, pihaknya belum bisa memastikan rencana perpanjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pasalnya, hal ini masih menunggu kepastian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, untuk yang tiga bulan berikutnya dengan alokasi Rp 300.000 belum diputuskan secara pasti," kata Abdul Halim dalam video conference, di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Abdul Halim menyebutkan, sejauh ini pemerintah baru menyiapkan payung hukumnya yaitu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Namun penerapannya masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, di PMK lebih kepada persiapan regulasi, belum tentu diimplementasikan, sangat bergantung pada situasi dan keputusan Bapak Presiden," ungkapnya.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020.

Dari PMK itu, jangka waktu pemberian BLT Dana Desa dari tiga bulan menjadi enam bulan.

Tiga bulan pertama bantuan dicairkan sebesar Rp600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 per KPM.

"Tiga bulan berikutnya belum diputuskan secara pasti. Di PMK lebih pada persiapan regulasi belum tentu diimplementasikan. Jadi, penyaluran masih tetap diberikan dalam jangka waktu tiga bulan sebesar Rp 600.000 untuk setiap bulannya," kata Abdul Halim.

Lebih lanjut dia juga menegaskan, saat ini, Presiden belum memberikan arahan apakah skema yang diatur dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2020 dapat direalisasikan untuk BLT Dana Desa.

Menurut dia, perkara ini sama dengan merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes tetap harus menganggarkan BLT untuk antisipasi, tapi belum dipastikan akan terealisasi.

"Sama dengan menyusun APBDes untuk mengantisipasi. Tapi belum tentu diimplementasikan," ujarnya.