Kemenko Perekonomian Sosialisasikan UU Ciptaker Kepada 35 Mitra Dagang Internasional

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja/Omnibus Law kepada sekitar 35 asosiasi bisnis negara mitra dagang Indonesia, untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam menyusun peraturan pelaksanaan regulasi tersebut.

“Antusiasme mereka menunjukkan keseriusan untuk memahami UU Cipta Kerja yang tentu akan mempengaruhi bentuk kerja sama bisnis dan investasi di masa akan datang,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, (2/12/2020).

Sebanyak 270 peserta dari beberapa Chamber of Commerce / Business Council antara lain American Chambers of Commerce Indonesia (AmCham Indonesia), United States – ASEAN Business Council (US-ABC), European Chamber (EuroCham Indonesia), Indonesia – Australia Business Council (IABC), Swiss Business Hub, British Chamber of Commerce (BritCham), ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC), dan lain-lain.

Sejumlah isu penting dibahas dalam beberapa klaster UU Cipta Kerja, di antaranya; klaster terkait perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dan terkait daftar prioritas investasi.

Substansi klaster terkait Perpajakan, antara lain; Penghapusan PPh Badan; Pengecualian Inbound Dividen, Non Objek PPh, dan Penyertaan Modal dalam Aset (imbreng) tidak terutang PPN; relaksasi hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP); pengaturan ulang dalam sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga; penentuan subjek pajak orang pribadi; penerbitan surat tagihan pajak (STP) daluwarsa 5 tahun; pemajakan transaksi elektronik dan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.

Untuk memberi kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru atas ketentuan Perizinan Berusaha terkait AMDAL, standar dan izin lingkungan dan uji kepatuhan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

UU Cipta Kerja diarahkan pada perbaikan ketentuan operasional terkait sistem perizinan yang terintegrasi dan penyederhanaan proses persetujuan lingkungan untuk meningkatkan ease of doing business, dengan tetap memenuhi syarat perlindungan lingkungan sesuai prinsip dan konsep dasar AMDAL.

“Acara ini sangat penting, untuk meluruskan persepsi yang sempat beredar di kalangan LSM internasional bahwa UU Cipta Kerja tidak pro lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, kita menegaskan kembali komitmen perlindungan dan manajemen lingkungan hidup,” ujar Airlangga.     

Di sektor ketenagakerjaan, lanjut dia, target Omnibus Law ini untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, kepastian dan proteksi bagi pekerja/buruh, dan asuransi dan perlindungan hak pekerja yang terimbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia, dengan mempermudah pengurusan lisensi bisnis melalui pendekatan baru berbasis risiko yakni risiko rendah, menengah dan tinggi.

Selain itu, kata dia, pemerintah merumuskan kebijakan pengaturan bidang usaha yang lebih terbuka dan prioritas dengan menetapkan Bidang Usaha Prioritas dan Bidang Usaha dengan Pengaturan.