Di Forum APEC, Jokowi Ajak Investor Manfaatkan Omnibus Law

Foto : istimewa

Pasardana - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamfaatkan  Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk memamerkan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai prestasi pemerintah Indonesia saat ini.

Kepala Negara mengatakan, momentum krisis akibat pandemi covid-19, digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi struktur dan iklim berusaha di dalam negeri.

Jokowi mengaku, pemerintah telah melakukan pembenahan regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa sulit saat ini.

Tujuannya agar Indonesia siap membuka pintu seluas-luasnya untuk investor luar.

"Untuk  itu, saya mengundang para CEO, pengusaha dikawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang Omnibus Lawyang baru saja disahkan ini," katanya lewat video conference pada Kamis (19/11/2020).

Tak hanya mempermudah investor luar untuk masuk ke Indonesia lewat pemangkasan birokrasi, dia juga yakin manfaat dari UU Ciptaker juga akan dirasakan oleh pelaku bisnis domestik.

"Saya yakin, para pengusaha dan pelaku bisnis domestik dan internasional akan merasakan efek positif dari potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi ini," terang dia.

Jokowi kemudian membeberkan enam manfaat dengan adanya UU Cipta Kerja.

Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi disebutnya menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. Usaha mikro kecil tidak perlu lagi memiliki perizinan usaha, tetapi cukup dengan pendaftaran.

Kedua, Jokowi melanjutkan, pungutan liar dan peluang korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem online single submission (OSS).

Ketiga, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. Kegiatan usaha diklaim lebih mudah karena pembentukan perseroran terbatas dibuat lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan modal minimum.

"Pengurusan paten dan merek, kata Presiden, juga dipercepat. Selain itu, pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi dibuat lebih mudah," kata Jokowi.

Alasan keempat yang membuat UU Cipta Kerja mampu mendongkrak perekonomian, menurut Jokowi, adalah kegiatan investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas yang semakin dipermudah serta semakin menarik dengan adanya berbagai fasiliats dan insentif.

"Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS," kata Jokowi.

Keuntungan kelima adalah dibentuknya lembaga Sovereign Wealth Fund yang akan mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara secara langsung ataupun tidak langsung. Adanya SWF ini menambah opsi pendanaan pembangunan selain APBN.

"Serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga," kata Jokowi.

Sementara itu, manfaat keenam adalah terlindunginya pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

Presiden menambahkan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengejar penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.

Aturan pelaksanaan ini sekaligus akan mengatur detail kebijakan yang memangkas regulasi investasi dan mempermudah dimulainya usaha.

"Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha," kata Presiden.

Seluruh langkah yang telah dilakukan, termasuk penyusunan Omnibus Law, diyakini mampu menarik lebih banyak investasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menekankan fokus pemerintah pada pembangunan yang memerhatikan lingkungan.

Ia juga menegaskan komitmen melindungi lingkungan tertuang dalam UU Omnibus Law.

Jokowi juga menyatakan pemerintah berusaha menuntaskan peraturan turunan pelaksanaan dari UU secepat sehingga reformasi segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

"Serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," pungkasnya.