Pemerintah Targetkan Aturan Turunan UU Ciptaker Segera Rampung

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah terus bergerak untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebanyak 24 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan empat rancangan Peraturan Presiden (R-perpres) sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja hingga saat ini telah selesai dibahas dengan semua kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Kementerian Koordinator Perekonomian yang menjadi instansi terdepan dalam perundang-undangan tersebut menyatakan, ada 44 peraturan turunan berkaitan UU Cipta Kerja yang sedang disiapkan.

Peraturan turunan tersebut berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

"Dalam proses ini, Kemenko Perekonomian terus mengoordinasikan bersama K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau Perpres tersebut, untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini," kata Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna, Minggu (15/11/2020). 

Dia mengatakan, saat ini sudah terdapat 19 RPP dan 1 RPerpres yang telah diunggah melalui situs uu-ciptakerja.go.id.

Melalui situs tersebut, dia berharap masyarakat luas dapat mengakses dan memberi masukan mengenai setiap aturan pelaksana berkaitan UU Cipta Kerja.

“Sudah ada 19 RPP dan 1 RPerpres yang telah di-upload,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengakui telah membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan dan perumusan RPP dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian dan akses secara daring melalui portal resmi UU Cipta Kerja.

Pemerintah menilai perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan masukan.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih lanjut berbagai norma yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja yang menguraikan lebih detail ihwal pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.   

Selain menyediakan akses dan mengundang seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan, pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dengan menyiapkan kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh K/L yang menjadi penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja, pemerintah daerah, asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, hingga media dan para akademisi dari perguruan tinggi di Indonesia.   

“Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif,” tandasnya.