Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Jadi Fokus Utama RPJMN 2020-2024

Foto : Istimewa

Pasardana.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro  mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak pada kisaran 5% selama hampir dua dekade terakhir.

Dikatakan Bambang, stagnasi pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena Indonesia kembali pada kebiasaan lama yaitu terlalu bertumpu pada komoditas alam mentah, seperti batu bara dan kelapa sawit.

Oleh karena itu, isu stagnansi pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

"Kita patut concern karena Indonesia mengalami tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita harus mulai mencari tahu penyebabnya," ujar Bambang.

Jauh sebelumnya, pada periode 1980-1996, jelas Bambang, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang terbilang ideal. Bukan hanya angka pertumbuhan tinggi dengan rata-rata 6,4%, namun faktor pendorong pertumbuhan pun berkualitas.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, Indonesia pada periode itu mulai berhenti mengandalkan komoditas minyak dan beralih mengandalkan penerimaan pajak dan memanfaatkan sumber daya alam lain, seperti kayu dan hasil hutan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mengandalkan industri manufaktur padat karya seperti tekstil dan garmen, elektronik, alas kaki dan sebagainya.

"Periode itu tidak pernah terulang lagi, hanya tinggal nostalgia karena sangat susah untuk kembali ke angka pertumbuhan seperti itu," tutur Bambang.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan tujuh program pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan perkiraan kebutuhan untuk program pembangunan tersebut senilai Rp.24.415 triliun.

Disampaikan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonard Tampubolon, perkiraan kebutuhan tersebut merupakan usulan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) atas program-program yang akan dikerjakan di tahun mendatang.

Lebih lanjut, Leonard juga mengatakan, kebutuhan tersebut jauh lebih besar daripada anggaran yang dimiliki. Dia mengatakan, belanja Kementerian/Lembaga hanya mampu mendanai 20% hingga 25% dari kebutuhan.

"Sekarang ini belanja K/L itu tidak sampai Rp 1.000 triliun per tahun, hanya sekitar Rp 800 an triliun. Dan kita perkirakan pun nanti itu tidak akan bisa terjadi lompatan yang besar. Jadi kita perkirakan dia hanya bisa memenuhi 20% hingga 25% kebutuhan pendanaan," ujar Leonard.

Karenanya, dia meminta masing-masing kementerian memilih program yang benar-benar menjadi prioritas.

"Kami mengharapkan kementerian/lembaga tidak ragu mengusulkan dalam bentuk KPBU, PINA atau yang lain. Jadi memang tidak semuanya hanya bergantung pada dana APBN," tandas Leonard.