Bangun Ibukota Baru, Ini Skema Pembiayaan Yang Disiapkan Pemerintah

Foto : Istimewa

Pasardana. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan para menterinya untuk membahas pemindahan ibu kota negara. Dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Selasa (6/8), Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup kebutuhan pembangunan ibu kota baru.

Hasilnya, disiapkan tiga bentuk skema pembiayaan baik bersentuhan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau non-APBN. 

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru dengan valuasi hingga Rp 150 triliun dengan cara ini.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Bambang usai rapat terkait pemindahan ibu kota, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Penjelasan sederhananya, aset pemerintah seperti gedung-gedung kementerian di Jakarta nanti bisa disewakan, dikerjasamakan langsung, hingga dijual. 

"Kalau bisa ditukar guling ya bisa menjadi pemasukan langsung," sambung dia.

Selain pemanfaatan aset negara di Jakarta, alias penggunaan APBN, pemerintah juga akan memanfaatkan kerja sama dengan swasta dan keterlibatan BUMN. Bila dihitung secara kasar, sekitar 20 persen pembiayaan atau Rp 150 triliun akan didapat dari APBN sedangkan sisanya dari KPBU dan swasta.