Komoditas yang Disetop Impornya Memiliki Substitusi di Dalam Negeri

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengungkapkan bahwa 500 komoditas yang akan disetop impornya antara lain seperti produk kertas dan kayu, karet dan plastik, serta minyak kelapa sawit.

"Sudah eksplisit disebutkan, (yang disetop) adalah komoditas yang memiliki subtitusi di dalam negeri, karena ini akan berpengaruh kepada produksi manufakturing kita," kata Suhariyanto di kantor BPS pusat, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

meski demikian, lanjut dia, seluruh 500 komoditas impor ini pun belum tentu disetop secara keseluruhan, diutamakan kepada kepada produk yang sama namun diproduksi di tanah air.

Sehingga, jelas Kecuk, dalam mengidentifikasi 500 komoditas impor ini akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Kita perlu identifikasi mana saja yang kandungan lokalnya tinggi. Misalnya; minyak sawit, produk kertas dan kayu, lalu karet plastik," ujar dia.

Selain itu, lanjut Kecuk, langkah pemerintah untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan adalah dengan meningkatkan ekspor dengan memberikan insentif kepada industri yang berorientasi ekspor.

Sebelumnya, Pemerintah akhirnya mengambil langkah konkret guna menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang belakangan ini terus melemah terhadap Dolar AS.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas tentang lanjutan strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa, Selasa (14/8), meminta para pejabat Kabinet Kerja untuk fokus menjaga stabilitas rupiah, serta membenahi transaksi berjalan yang masih defisit.

Menurut Jokowi, banyak faktor yang menyebabkan transaksi berjalan defisit, salah satunya kebutuhan produk impor seperti barang modal, barang konsumsi, hingga bahan baku lebih banyak dipenuhi dari luar dibanding penggunaan dalam negeri.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, evaluasi impor terhadap 500 komoditas pun akan dilakukan bersama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Selain itu, Pemerintah juga meminta kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih banyak lagi.