Soal Defisit di RAPBN-P 2017 Yang Membengkak, Pengamat : Itu Belum Mengkhawatirkan

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Realisasi penerimaan perpajakan hingga semester 1-2017 mencapai Rp 571,9 triliun atau naik 9,6% year on year (yoy), tetapi capaian tersebut baru 39,9% dari target penerimaan perpajakan.

Akibatshort-fall ini, pemerintah mengajukan RAPBN-P 2017 dengan menurunkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp50 triliun, diikuti dengan pemangkasan belanja barang beberapa Kementerian sebesar Rp16 triliun, dan defisit yang melebar menjadi 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Melebarnya defisit ini menimbulkan pro kontra di sebagian kalangan masyarakat. Pasalnya, dikhawatirkan pemerintah akan menambah utang baru untuk menutupi beban defisit tersebut.

Menanggapi hal ini, Lana Soelistianingsih, Kepala Riset/Ekonom Samuel Aset Manajemen menilai, bahwa defisit yang melebar menjadi 2,92% dari PDB tersebut, belum mengkhawatirkan, karena batas maksimum defisit sebesar 3% dari PDB.

“Pelebaran defisit ini tidak mengkawatirkan," ujar Lana dalam paparan risetnya baru-baru ini.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dibanding negara berkembang di G20 seperti Brasil dan China, defisit anggaran Indonesia masih bisa dikatakan rendah. Namun, bila dibandingkan negara di ASEAN, defisit anggaran Indonesia relatif sama dengan yang lainnya.

Meski demikian, bila batasan maksimal defisit anggaran 3% ditiadakan, menurut Bhima ada dua sisi yang harus dilihat.

Positifnya, belanja bisa lebih ekspansi lagi sehingga ada dampak ke ekonomi jangka pendek termasuk kenaikan pertumbuhan konsumsi pemerintah lebih baik.

“Negatifnya, pemerintah kalau mudah melebarkan batas maksimal defisit perilakunya bisa tidak hati-hati," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas, Fakhruk Fulvian menilai, pemerintah cenderung hati-hati dalam mengurangi belanja subsidi karena pemerintah ingin menjaga kestabilan harga.

Pasalnya, setiap penyesuaian harga listrik dan bahan bakar minyak (BBM) terjadi, selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga barang-barang lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi.

Padahal, untuk menjaga kesehatan fiskal yang berkesinambungan serta menjaga kepercayaan pasar terhadap kestabilan ekonomi Indonesia terutama oleh lembaga pemeringkat internasional, pemerintah perlu memperlihatkan konsistensi dalam mengurangi belanja subsidi, karena bila hal ini tidak dijaga, maka permasalahan risiko fiskal Indonesia yang lama akan terulang kembali.

Lebih lanjut, Fakhruk menyarankan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi bila harga minyak dunia di atas US$ 50/barel. Ini bertujuan untuk menghindari beban terhadap PT Pertamina persero maupun pemerintah sendiri.

“Penyesuaian harga BBM akan berdampak positif bagi pasar obligasi karena Hal ini memperlihatkan risiko fiskal Indonesia terjaga, meski melihat harga minyak dunia yang terjadi saat ini, memang tidak diperlukan kenaikan harga BBM subsidi," terang Fakhrul.

Asal tahu saja, dengan rencana kenaikan defisit fiskal menjadi 2,92% terhadap PDB, Bahana Sekuritas memperkirakan akan ada kebutuhan tambahan penerbitan Surat utang pemerintah sekitar Rp 60 triliun untuk membiayai belanja pemerintah.

“Meski demikian, kenaikan ini belum menjadi ancaman serius terhadap perekonomian Indonesia karena rasio utang Indonesia masih terjaga di bawah 30% terhadap PDB," tandas Fakhruk.