Defisit Melebar, Pemerintah Diminta Bijak Kelola Utang

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah berencana melebarkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 menjadi 2,92 persen dari semula sebesar 2,41 persen pada APBN 2017. Melebarnya defisit anggaran disebabkan terpangkasnya penerimaan pajak dan membengkaknya belanja negara. 

Peningkatan defisit ini diperkirakan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan atau utang pemerintah.

Maximilianus Nico Demus, Head of Research Division PT Indo Mitra Sekuritas kepada Pasardana.id, di Jakarta, Selasa (11/7/2017) mengakui, di RAPBN-P 2017 defisitnya jauh melebar, tapi masih dalam batas toleransi normal, yakni dibawah 3%. Namun, utang dalam nominal angka bertambahnya cukup lumayan, bahkan dapat dikatakan banyak.

Dalam hal ini, meski diakui, pertambahan utang pada masa pemerintahan sekarang memang cukup cepat. Dalam 2,5 tahun terakhir utang bertambah Rp 1.067,4 triliun, hampir setara dengan lima tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Permasalahannya, utang ini untuk apa? Produktif tidak. Selama utang ini digunakan untuk produktif, kenapa tidak? Karena memang untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ekonomi, kita membutuhkan utang," jelas Nico.

“Permasalahannya lagi adalah, utangnya dari mana? Konon katanya, Pemerintah berusaha untuk meminjam secara bilateral dari beberapa bank. Namun setelah dilakukan, mungkin utang tersebut masih belum cukup sehingga berpotensi untuk menaikkan pagu utang," sambung Nico.

Lebih lanjut dijelaskan, utang tersebut tentu datang dari SBN (surat berharga negara). Permasalahannya adalah, apabila SBN dikeluarkan, tentu supply akan berlebih sehingga akan menekan imbal hasil obligasi pemerintah untuk tinggi. Apalagi ditengah pemulihan pasca penurunan obligasi kemarin.

“Oleh sebab itu, alangkah bijak apabila Pemerintah juga mengelola hutang ini dan sumber utang tersebut secara bijak," ujar Nico.  

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, biaya untuk menerbitkan utang pada semester kedua diproyeksi akan meningkat seiring dengan rencana Bank Sentral AS, The Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuannya. 

"Kalau pemerintah terlalu banyak menerbitkan utang juga dikhawatirkan dapat menimbulkan crowding out atau perebutan dana di pasar dengan perbankan," ungkap dia. 

Kondisi tersebut, jelas dia, dapat membuat perbankan kesulitan likuiditas dan memilih untuk menaikkan bunganya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, meskipun sampai akhir Mei 2017, utang Indonesia secara total sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun, akan tetapi masih besar digunakan untuk hal-hal yang produktif. Seperti; mengalokasikan subsidi energi ke pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial.

“Sepanjang utang itu produktif, ya tidak apa-apa, utang kita masih nomor dua paling kecil dibandingkan dengan negara lain, kok," tandasnya.