Investasi Jepang di Pulau Morotai Harus Dialog dengan Masyarakat

Pasardana.id - Sebagian Anggota Komisi IV DPR menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kurang melakukan komunikasi terhadap Sultan Tidore, Husain Sjah terkait investasi Jepang di Pulau Morotai.

Menurut anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, sebaiknya KKP membicarakan rencana investasi ini terlebih dahulu dengan Sultan Tidore, sebelum diungkapkan ke publik melalui media massa.

"Saya harap pemerintah jangan bicara sesuatu yang belum begitu jelas," kata Andi di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Sultan Tidore, Husain Sjah mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisi permintaan penjelasan apakah rencana pengelolaan Pulau Morotai oleh Jepang telah melalui pertimbangan secara mendalam dari sisi ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan,

"Apakah dalam kerjasama tersebut yang Mulia telah melibatkan pemerintah Morotai dan masyarakat pulau Morotai sebagai pemilik sah pulau tersebut," kata Sultan Tidore.

KKP juga diminta Andi melakukan pembahasan dan pendalaman dengan kementerian teknis sebelum suatu investasi akan direncanakan di pulau-pulau terluar seperti Morotai.

Bahkan, apabila ini dilakukan, maka pemanfaatan sumber daya alam (SDA) juga harus diawasi secara ketat.

"Kita tidak ingin pulau kita ini diperjualbelikan," ucapnya.