Pemerintah Bentuk Tim Khusus Hadapi Gugatan Uji Materi UU Tax Amnesty

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution untuk membentuk tim khusus guna menghadapi para penggugat yang berencana melakukan judicial review atau uji materi terhadap UU tax amnesty.

Hal tersebut diungkapkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden.

"Presiden minta supaya segera dikoordinasikan, membentuk timnya. Presiden bilang Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan," kata Darmin, di kantornya, dibilangan Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

Darmin mengaku, pihaknya berencana menggelar rapat pada Kamis ini (14/7) untuk menentukan para pihak yang masuk dalam tim khusus tersebut.

Rencananya rapat tersebut akan turut dihadiri beberapa menteri terkait, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Hari Kamis nanti kita rapat, dan baru dipikirkan siapa saja timnya. Nanti di Kamis itu, kita akan punya nama, siapa saja yang masuk ke tim, kemudian menunjuk ahli hukumnya," terang Darmin. 

Sementara itu, di tempat terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty siap diterapkan pekan depan.

Juru Bicara Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, penerapannya tinggal menunggu UU dan aturan pelaksananya selesai dirampungkan.

Menurut Luky, UU tax amnesty juga sudah diteken oleh Presiden Jokowi dan sedang diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah ditandatangani Presiden, tapi sedang proses di Kemkumham. UU memang sudah dikeluarkan, tapi kan PMK belum siap kalau diberlakukan sekarang, nanti bolong. Kita ingin paket komplit. Minggu depan mudah-mudahan bisa dimulai pelaksanaannya," terang Luky.