Dirjen Pajak : Masyarakat Jangan Takut Menggunakan Kartu Kredit

foto : istimewa

Pasardana.id - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk menggunakan kartu kredit setelah adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pihak bank untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit.

"Data dari pihak ketiga tidak boleh diberikan kepada siapa pun juga, pembocoran data itu merupakan tindak pidana dan ada denda Rp3 miliar," ucap di Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Terkait baru tiga bank yang memberikan data transaksi kartu kredit sesuai ketentuan, Ken menyatakan bahwa pihaknya tidak terburu-buru untuk memperoleh data selanjutnya.

"Sementara ini, baru ada tiga bank, dan kami tidak buru-buru peroleh data itu," ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya malah mendukung masyarakat memakai kartu kredit sebagai pembayaran non-tunai (cashless).

"Kami dukung transaksi cashless karena banyak sekali yang namanya transaksi online, e-commerce dan lain-lain. Jadi, kami tidak halangi masyarakat pakai kartu kredit," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mewajibkan sebanyak 22 bank dan satu lembaga penerbit kartu kredit melaporkan setiap data, serta transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan berlaku sejak diundangkan pada 22 Maret 2016.

Dalam PMK itu, bank maupun lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit yang bersumber dari pernyataan pembayaran (billing statement), yang memuat data-data berupa nama bank penerbit kartu kredit, nomor rekening kartu kredit, nomor ID dan nama pedagang (merchant).

Selain itu, juga memuat data nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, nomor induk kependudukan (NIK)/nomor paspor pemilik kartu, nowor pokok wajib pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah serta limit atau batas nilai kredit yang diberikan untuk setiap kartu.