Pasardana.id – Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantoro meluruskan pemberitaan terkait isu alokasi Rp103 triliun yang disebut dialokasikan untuk pembuatan podcast di kementeriannya.
Menkop Ferry menegaskan, dana tersebut merupakan pos komunikasi publik Kementerian Koperasi secara keseluruhan.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Ferry, seperti dilansir Antara, Rabu (2/9).
Ferry menjelaskan, pengelolaan komunikasi publik yang profesional penting agar kebijakan dan program pemerintah tersampaikan akurat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat luas.
Fungsi ini juga dibutuhkan untuk sosialisasi program perkoperasian kepada publik dan gerakan koperasi di seluruh Indonesia, baik yang sudah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tengah dikembangkan.
"Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Ferry.
