Pasardana.id – Pemerintah lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta.
Tercatat, tahun ini saja pemerintah telah mengalokasikan 10.300 unit rumah untuk diperbaiki yang statistiknya meningkat dari sbelumnya di tahun 2025 hanya 158 unit.
Pemerintah mulai menekankan mekanisme pengadaan material, transparansi anggaran sehingga kepastian bahwa masyarakat penerima bantuan tidak dikenakan biaya lagi.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini harus dijalankan dengan pengawasan sejak penetapan penerima hingga pembangunan rumah selesai.
“Ini program yang sangat menyentuh rakyat tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, ini uang rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uangnya dan jadi apa,” kata Maruarar saat meninjau pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (13/8).
Sebagai informasi, dari total 10.300 unit, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Alokasi tersebut tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat masing-masing 2.000 unit, sementara Kepulauan Seribu mendapat 300 unit.
Khusus Jakarta Timur, pemerintah telah melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 1.087 unit rumah yang tersebar di 10 kecamatan dan 37 kelurahan. Total alokasi untuk wilayah tersebut mencapai 2.000 unit.
Di Cakung Timur sendiri, pemerintah masih menemukan 356 rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum mendapatkan penanganan.
Menteri Maruarar, yang biasa disapa Ara, pun meminta seluruh RTLH tersebut dapat ditangani secara bertahap dan ditargetkan selesai paling lambat 26 Desember 2026.
“Kalau di Cakung masih banyak RTLH masih kumuh maka kami putuskan untuk bedah rumah di sini agar Cakung semakin menyala,” ujarnya, seperti dilansir dalam keterangan tertulis.
Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk mendapatkan material pembangunan dengan proses yang lebih terbuka dan kompetitif.
Fokus ini merupakan salah satu yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tahun ini adalah pengadaan material bangunan.
Dalam pelaksanaan PTT di Cakung Timur, terdapat dua toko bangunan yang diundang, yakni TB Maju Abadi dan TB Arif Berkah.
Dari proses tersebut, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sebesar 17,44%.
Nilai penghematannya mencapai Rp30,536 juta dari pagu anggaran Rp175 juta.
Efisiensi tersebut menjadi salah satu indikator yang ingin ditonjolkan pemerintah dalam pelaksanaan bedah rumah.
Dengan anggaran yang lebih efisien, sisa dana dapat kembali dimanfaatkan untuk mendukung penerima bantuan.
Ara menilai, proses pengadaan tidak boleh menjadi ruang yang tertutup karena dana yang digunakan berasal dari anggaran negara.
“Ini uang rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uangnya dan jadi apa,” katanya.
Selain transparansi pengadaan, pemerintah menegaskan, bahwa program bedah rumah merupakan bantuan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat penerima.
Ara meminta masyarakat melaporkan apabila terdapat pihak yang meminta bayaran untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Saya menghimbau bahwa program ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun dan jika ada yang melakukan pelanggaran tolong divideokan dan dilaporkan,” tegasnya.
Kementerian PKP meminta pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan dan kecamatan ikut menyosialisasikan mekanisme program.
Masyarakat juga diminta memahami bahwa bantuan tersebut tidak berbayar.
Ara menilai, keterbukaan informasi diperlukan agar program dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Program ini harus terus disosialisasikan agar seluruh rakyat mengetahui. Dengan begitu, pemerataan bantuan dapat dilakukan dan masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan manfaatnya,” katanya.
Pemerintah juga mulai mengaitkan program bedah rumah dengan aspek legalitas dan akses pembiayaan.
Ara mengatakan, penerima bantuan akan didorong memperoleh sertifikat gratis bagi MBR.
Selain itu, penerima juga diarahkan agar dapat mengakses KUR Perumahan sehingga perbaikan kualitas hunian dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.
“Program Bedah Rumah ini bukan sekadar memperbaiki rumah. Kita juga ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian legalitas dan mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas ekonominya,” ucapnya lagi.
