Pasardana.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan, bahwa keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sebuah masalah.
Karena menurut dia, adanya pelibatan TNI-Polri ini selama tujuannya untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran, maka tak jadi persoalan.
Dirinya pun bercerita soal pengalaman serupa pernah ia hadapi saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Kala itu, TNI dan Polri dilibatkan untuk membantu penyaluran puluhan ribu pompa air kepada petani karena keterbatasan anggaran distribusi.
"Menurut saya sih gini ya, intinya itu kan adalah.. ini samalah sama seperti di pertanian yang saya hadapi selama ini, melibatkan semua hal. Intinya asas tujuan. 'Oh ini kok pakai tentara, pakai polisi'. Loh, bagi pompa ini di musim paceklik kemarau, itu ada 70.000 pompa. Itu kalau kita bagi.. karena relokasi anggaran tahun 2024 nih khususnya, ya itu pengalaman kami dulu. Itu kami bagiin lewat TNI dan Polri. Karena apa? Karena nggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk baginya enggak ada," kata Sudaryono kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Rabu (22/7).
Dirinya bahkan mengaku pernah mendapat pertanyaan dari mahasiswa terkait pelibatan TNI dan Polri.
Namun, ketika ditawarkan alternatif untuk menggantikan peran tersebut secara sukarela, usulan itu juga tidak mendapat respons positif.
"Nah kemarin ada yang nanya, mahasiswa, ke saya, 'Ya sudah kalau begitu tentara sama polisinya nggak usah bantu deh, udah nanti saya kerahkan mahasiswa nggak pakai gaji, mau nggak?'. Ya nggak mau gitu," katanya.
Maka dari itu, dirinya menilai yang terpenting bukan siapa yang dilibatkan, melainkan bagaimana seluruh pihak dapat bekerja sama agar tujuan program tercapai.
"Jadi intinya gini. Saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak, bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik ya, sasarannya jelas. Sasarannya itu anak-anak cukup gizi aman. Jadi aman dan cukup gizi. Dan kemudian berdampak pada ekonomi di bawah," bebernya.
Selain menyinggung pelibatan berbagai pihak dalam menjalankan program MBG, Sudaryono juga menanggapi rencana pembentukan Dewan Pengawas di BGN.
Ia mengaku, hingga kini belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Dewan Pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut ya. Tentu saja kita intinya kerja benar," tegasnya.
Meski demikian, Sudaryono menilai keberadaan Dewan Pengawas akan menjadi hal yang positif untuk memperkuat pengawasan.
Bahkan, ia membuka ruang bagi masyarakat dan media nasional untuk ikut mengawasi jalannya program.
"Maka ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan? Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang nggak benar ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk segala semua ini," tandasnya.
