Pasardana.id – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan mandatori biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).
Dengan peresmian tersebut, Prabowo mengatakan, bahwa Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50.
Kebijakan ini, menurutnya, sebagai langkah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
“Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat sendiri," kata Prabowo.
Dalam momen yang sama, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi membutuhkan impor solar yang sebelumnya mencapai sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter (KL) setiap tahun.
Dengan konsumsi solar nasional sekitar 38 juta-40 juta KL per tahun, kebutuhan tersebut kini dapat dipenuhi melalui pencampuran 50 persen solar dengan 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbahan baku minyak sawit.
"Dengan peluncuran B50 ini, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor solar dari negara lain," ujar Bahlil.
Berhentinya impor solar diperkirakan meningkatkan penghematan devisa negara menjadi sekitar Rp 170 triliun per tahun.
Nilai itu lebih tinggi dibandingkan penghematan sekitar Rp 133,3 triliun saat Indonesia masih menerapkan B40.
Selain itu, implementasi B50 diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) menjadi sekitar Rp 23,49 triliun.
Program ini juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2.
"B50 bukan hanya bahan bakar fosil dan nabati, tapi keputusan untuk rakyat bahwa Indonesia bisa berdiri di atas sumber daya sendiri," kata Bahlil.
Tegas Bahlil, pemerintah juga memastikan harga Biosolar bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
"B50 ini untuk konsumsi domestik, khususnya yang kena subsidi, tetap harganya Rp 6.800. Jadi tidak ada penambahan harga," ujar Bahlil.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan skema agar harga B50 bagi petani dan nelayan tetap terjangkau melalui pemanfaatan sebagian dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
