Pasardana.id Sejak diinisiasi pada tahun 2009, berbagai Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Indonesia terbukti telah menjadi motor
pendorong perekonomian daerah dan nasional.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian Indonesia yang
dihimpun hingga akhir Juni 2025, KEK mencatat capaian positif sepanjang
Semester I Tahun 2025 dengan total realisasi investasi kumulatif mencapai
Rp286,8 triliun.
Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK
ETKI) Banten yang juga dikenal dengan nama D-HUB SEZ di BSD City, kembali
mempertegas perannya sebagai ruang strategis bagi diskusi tingkat nasional
untuk menjadikan KEK sebagai kawasan inovasi dan pusat pertumbuhan ekonomi
baru.
Melalui kolaborasi dengan SUAR, KEK ETKI Banten menjadi tuan rumah
penyelenggaraan Roundtable Decision bertema Kawasan Ekonomi Khusus
Akseleratif, Atraktif: Tingkatkan Investasi dan Lapangan Kerja yang digelar di
Experience Center, Biomedical Campus, BSD City pada 02 Desember 2025.
Hadir dalam acara ini memberikan keynote speech yakni; Budi Gunadi Sadikin
(Menteri Kesehatan RI), dan Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian RI).
Turut hadir dalam diskusi, Rizal Edwin Manansang (Plt. Sekretaris Jenderal
Dewan Nasional KEK), Juliani Kusumaningrum (Direktur Eksekutif KEK Kendal),
Christine Hutabarat (Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour / InJourney
Hospitality - KEK Sanur), Mulyawan Gani (Strategy Advisor of KEK ETKI Banten),
Lindawaty Chandra (Kepala BUPP KEK ETKI Banten), Aviliani (Ekonom Senior dan
Peneliti INDEF), Sutta Dharmasaputra (Founder & Editor in Chief SUAR.id) dan
para pemangku kepentingan lintas sektor, seperti pelaku KEK, pebisnis,
akademisi, dan perwakilan asosiasi industri.
Angka belanja industri kesehatan selama sepuluh tahun terakhir setiap tahunnya
tumbuh 9 10%, tetapi pertumbuhan itu tidak serta merta menjadi angka
pertumbuhan GDP sektor kesehatan, karena banyaknya aktivitas produksi produk
kesehatan masih impor. Konsekuensinya, economic activities yang create
value, create GDP, dan create jobs itu terjadi di luar negeri. Karena itu,
saya sangat mendukung adanya inisiatif-inisiatif di Kawasan Ekonomi Khusus,
baik manufacturing medical devices, pharmaceutical, hospital, laboratorium,
maupun industri kesehatan lainnya, untuk membangun manufacturing facility di
Indonesia, agar kontribusinya menjadi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan
menciptakan lapangan pekerjaan. Ke depan, industri kesehatan akan tumbuh luar
biasa karena populasi Indonesia semakin menua, spending kesehatan meningkat,
dan belanja kesehatan berpotensi naik dari Rp640 triliun menjadi Rp1.400
triliun. Opportunity ini besar sekali, sehingga saya ingin teman-teman terus
mendorong konsep membangun industri di dalam negeri, khususnya industri
Kesehatan, beber Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI seperti dilansir
dalam siaran pers, Senin (08/12).
Di kesempatan yang sama, Susiwijono Moegiarso selaku Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian RI, menambahkan, Ketidakpastian ekonomi global
masih cukup tinggi dan menjadi faktor penting dalam menentukan arah investasi.
Saya mengapresiasi hadirnya forum diskusi yang diinisiasi oleh KEK ETKI dan
SUAR. Kawasan Ekonomi Khusus memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia
Emas 2045. Pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri dan KEK
diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. KEK dalam
Transformasi Ekonomi hadir melalui hilirisasi yang menambah nilai industri
manufaktur, pertumbuhan Industri Jasa, ekonomi hijau dan biru, serta integrasi
ekonomi domestik ke rantai pasok global, hingga pengembangan teknologi,
inovasi & digitalisasi.
Sementara itu, Mulyawan Gani, Strategy Advisor KEK ETKI Banten/DHUB SEZ
menyampaikan, "Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-
besarnya kepada Pemerintah serta Dewan Nasional KEK yang selama ini telah
memberikan dukungan nyata bagi pengembangan KEK ETKI Banten. Dukungan ini juga
memperkuat kemudahan investasi bagi investor lokal maupun global untuk
mengembangkan usaha di Indonesia. Dengan daya tarik investasi jangka panjang,
KEK menawarkan insentif fiskal seperti tax holiday/tax allowance , perizinan
yang lebih sederhana, serta kelancaran arus barang dan tenaga kerja. Kami
optimistis bahwa kolaborasi yang solid bersama pemerintah akan mempercepat
terwujudnya KEK ETKI Banten/DHUB SEZ sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
yang berdampak luas bagi Indonesia."
Diketahui, KEK ETKI Banten merupakan salah satu KEK yang ditetapkan oleh
Pemerintah pada 7 Oktober 2024 dan memberikan berbagai kemudahan investasi
bagi investor lokal dan global untuk membangun usaha di bidang pendidikan,
kesehatan, teknologi, serta ekonomi kreatif.
D-HUB SEZ dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang menghubungkan inovasi,
riset, dan industri, sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
serta mendorong percepatan transformasi digital dan kesehatan di Indonesia.
Dengan dukungan infrastruktur modern serta insentif fiskal dan nonfiskal yang
kompetitif, KEK ETKI Banten diharapkan menarik lebih banyak investasi
berkualitas dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi regional.
Penyelenggaraan forum tingkat nasional ini menegaskan posisi D-HUB SEZ sebagai
salah satu KEK paling prospektif di Indonesia, bukan hanya sebagai kawasan
bisnis, tetapi sebagai platform strategis yang menciptakan ekosistem
kolaboratif antara pemerintah, industri, dan akademisi. Melalui fasilitas
modern, regulasi yang mendukung, dan jejaring internasional, D-HUB SEZ
berkomitmen untuk menarik investasi berkualitas tinggi, untuk penciptaan
lapangan kerja baru dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor
swasta, terang Lindawaty Chandra, Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola
(BUPP) KEK ETKI Banten/DHUB SEZ.
Dalam forum ini, para peserta diskusi sepakat bahwa Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui
peningkatan arus investasi domestik maupun global, penguatan ekspor,
substitusi impor, serta penciptaan lapangan kerja.
Meskipun kontribusinya signifikan, pengembangan KEK di Indonesia masih perlu
ditingkatkan.
Saat ini, Indonesia memiliki 24 KEK dengan total luas 20.912 hektare, jumlah
ini jauh lebih kecil dibanding negara lain seperti India dengan 375 KEK,
Filipina 419 KEK, serta negara-negara di kawasan seperti Thailand dengan luas
KEK mencapai 622.000 hektare, Vietnam dengan luas KEK 1.623.000 hektare, dan
Malaysia dengan luas KEK 2.147.300 hektare.
Selain itu, beragam negara pesaing telah menawarkan insentif yang semakin
kompetitif untuk menarik investor global.
Diskusi peserta dan para panelis juga membahas mengenai Indonesia yang
memiliki daya tarik kuat sebagai tujuan investasi berkat pasar yang besar dan
posisi geografis yang strategis.
Namun, investor kerap menghadapi keraguan akibat ketidakpastian regulasi dan
kebijakan yang berpotensi berubah, sementara investasi bersifat jangka
panjang.
Karena itu, kepastian hukum menjadi faktor penting untuk memperkuat
kepercayaan investor.
Peserta diskusi juga menyoroti semakin luasnya sektor KEK, tidak hanya
manufaktur tetapi juga pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif,
sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi lintas kementerian.
Setiap kementerian perlu menerbitkan Peraturan Menteri terkait KEK sesuai
sektor industrinya, seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,
guna memastikan harmonisasi kebijakan dalam pelaksanaannya.
Dalam operasional di lapangan, peran Dewan Nasional KEK dan Administratur KEK
menjadi sangat sentral untuk menjembatani kepentingan antar-kementerian,
pemerintah daerah, serta Badan Usaha Pengembang dan Pengelola.
Untuk mendorong kinerja KEK agar lebih optimal, penguatan peran Administratur
KEK menjadi kebutuhan mendesak.
Kementerian maupun pemerintah daerah terkait perlu memberikan dukungan melalui
perwakilan yang dapat memperlancar koordinasi dan memperkuat orkestrasi
kebijakan KEK secara menyeluruh.
Hasil diskusi dalam forum ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi
seluruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dalam memperkuat daya
saingnya, mempercepat pertumbuhan investasi, dan meningkatkan kapasitas
penciptaan lapangan kerja.
Rekomendasi yang dibahas, mulai dari peningkatan kualitas tata kelola,
penguatan ekosistem inovasi, hingga kolaborasi lebih erat antara pemerintah,
industri, dan akademisi, menjadi masukan penting untuk memastikan KEK mampu
beradaptasi dengan dinamika ekonomi global sekaligus memberikan dampak nyata
bagi pembangunan nasional.
