Pasardana.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali umumkan bahwa hingga
bulan Oktober tahun ini sudah ada lima bank yang ditutup izin usahanya.
Hal tersebut dikarenakan bank-bank tersebut mengalami kegagalan dalam
menyehatkan permodalan dan likuiditas.
Ke-5 bank ini antara lain; PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo
Perseroda, BPRS Gebu Prima, BPR Dwicahaya Nusaperkasa, BPR Disky Surya Jaya
dan BPR Artha Kramat, yang belum lama ini izin usahanya resmi dicabut.
Dikutip dari keterangan resmi OJK pada Minggu (26/10), bahwa penutupan BPR
Artha Kramat ini karena memiliki catatan khusus dimana dilakukan atas
permintaan pemegang saham (self liquidation).
Adapun pencabutan izin usaha BPR Artha Kramat tertuang dalam Keputusan Anggota
Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2025. Alasan utama di balik penutupan
ini adalah strategi bisnis.
"Pencabutan izin usaha BPR Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang
saham dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan BPR Bumi Sediaguna
yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat,"
tulis keterangan OJK.
OJK juga menegaskan, bahwa penutupan BPR/BPRS tunduk pada Peraturan OJK (POJK)
Nomor 28 Tahun 2023 yang mengatur status dan tindak lanjut pengawasan bank,
termasuk permasalahan permodalan dan likuiditas.
Meskipun lima BPR/BPRS telah ditutup sepanjang 2025, OJK meminta masyarakat
dan nasabah untuk tidak panik.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah di seluruh bank yang
beroperasi di Indonesia, baik bank umum maupun BPR/BPRS.
Masyarakat didorong untuk tetap menyimpan dananya di perbankan karena sistem
penjaminan simpanan masih berjalan kuat, memastikan uang nasabah aman sesuai
ketentuan yang berlaku.
