Pasardana.id - Komisi V DPR menolak kebijakan potongan aplikasi 30 persen
untuk driver ojek online (Ojol).
Selain tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan, Anggota Komisi V DPR
RI Syafiuddin Asmoro menilai, potongan tersebut akan memberatkan para mitra
pengemudi.
Syafiuddin mengatakan, potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat
jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perubahan Nomor KP 1001 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022
tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan
untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi.
Dalam diktum kedelapan Keputusan Menteri Perhubungan disebutkan, bahwa
perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa
penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan/atau perusahaan aplikasi dapat
menerapkan biaya penunjang, berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra
pengemudi paling tinggi 5 persen.
Jika ditotal, maka besaran potongan aplikasi sebesar 20 persen. Itu angka
paling tinggi. Jadi, tidak boleh melebihi 20 persen, ujar Syafiuddin kepada
wartawan, Jakarta, Senin (20/1).
Karena itu, dirinya menolak keras jika perusahaan aplikasi atau aplikator
menerapkan potongan aplikasi sebesar 30 persen bagi mitra pengemudi, karena
hal itu jelas melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan.
Kami meminta perusahaan aplikasi mentaati aturan yang ada. Jangan membuat
kebijakan yang menyalahi aturan, karena hal itu akan melanggar aturan dan
merusak tatatan, tegas dia.
Tak hanya soal potongan aplikasi 30 persen, Syafiuddin juga menerangkan, bahwa
dalam Keputusan Menteri Perhubungan itu juga disebutkan bahwa jika perusahaan
aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung, dan biaya
penunjang kepada mitra, maka Kementerian Perhubungan bisa menerbitkan
rekomendasi pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, legislator asal Dapil Jawa Timur XI itu menambahkan, perusahaan
aplikasi tidak bisa seenaknya menerapkan aturan pemotongan aplikasi, karena
semuanya sudah diatur.
Jika mereka melanggar, maka mereka akan dijatuhi sanksi.
Dia juga tak segan akan mendorong Komisi V untuk memanggil Gojek dan Grab
sebagai aplikator ojol untuk menelisik persoalan ini.
Jika mereka ngotot menerapkan potongan 30 persen, kami akan panggil perusahaan
aplikasi (Gojek dan Grab). Mereka (perusahaan aplikasi) tidak boleh main-main
soal ini, karena itu jelas memberatkan, merugikan, dan menyengsarakan driver
ojol, tegasnya lagi.
Lebih lanjut, dirinya juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian
serius terhadap persoalan itu, karena potongan aplikasi ini sangat berkaitan
dengan kesejahteraan driver ojol.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Digital
(Komdigi) harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
Pemerintah tidak boleh saling lempar dalam masalah ini. Kementerian
Perhubungan dan Komdigi harus bersikap tegas terhadap perusahaan aplikasi,
tutur dia.
