Pasardana.id - Terkait dengan kewajiban utang pemerintah dari pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah berjanji akan membayarnya sebelum jatuh tempo.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebutkan, anggaran dana untuk pembayaran tersebut telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurut Menkeu Suahasil, alokasi pembayaran tersebut sudah tersedia sejak tahap awal penyusunan APBN 2026.
Ia bilang, pembayaran akan dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi atas pembangunan KDMP di lapangan rampung.
"Telah dianggarkan, jadi anggarannya ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia. Nah jadi pasti dibayar, karena sudah ada anggarannya," ujar Suahasil dalam konferensi pers sinergi kebijakan moneter dan fiskal di Kantor Bank Indonesia, Kamis (24/9).
Menkeu menjelaskan, verifikasi diperlukan untuk memastikan dasar pembayaran sesuai ketentuan.
Pemeriksaan dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan Agrinas.
Setelah verifikasi dan validasi selesai, pembayaran akan mengikuti hasil pemeriksaan yang ada.
"Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada," tukas Menkeu Suahasil.
Pembiayaan pembangunan KDMP itu sendiri mencakup dalam koordinasi lintas lembaga di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara yang berkaitan dengan kepemilikan Bank Himbara.
Bank-bank Himbara ini menjalankan pembiayaan untuk pembangunan KDMP.
Dengan posisi Danantara sebagai pemilik Himbara, aspek pembiayaan ini turut menjadi bagian dari koordinasi antaranggota KSSK.
Selain memantau perkembangan pembiayaan, KSSK secara rutin melakukan stress test guna melihat ketahanan sistem keuangan terhadap berbagai skenario, termasuk perkembangan ekonomi global dan potensi dampaknya terhadap Indonesia.
Menkeu Suahasil mengatakan, hasil pengujian tersebut menjadi bahan informasi bagi pimpinan KSSK dalam melihat kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.
KSSK menggelar rapat pimpinan setiap tiga bulan, dengan pertemuan berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2026.
Menjelang rapat tersebut, pembahasan dilakukan melalui sejumlah tahapan koordinasi, termasuk pertemuan bilateral antaranggota KSSK.
Informasi dari berbagai pembahasan kemudian dirangkum menjadi bahan untuk rapat pimpinan KSSK.
"Ini adalah koordinasi kita semua. Karena itu kemampuan untuk koordinasi, kemampuan untuk bersinergi menjadi sangat-sangat penting," tandas Menkeu Suahasil.
