Pasardana.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna
Ikrar mengungkapkan, mahalnya harga obat di dalam negeri berkaitan dengan
jaringan mafia obat internasional.
Dirinya yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak bermaksud
menuduh negara lain sebagai mafia obat.
Hanya saja, kata dia, ada hal lain yang membuat obat yang dibutuhkan di dalam
negeri menjadi tidak bisa masuk.
"Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya
melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional,
hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kemudian ada juga
masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Presiden pun meminta
guidance percepatan clinical trial agar obat yang harus dipercepat tak
perlu dibuat lama disahkan, bebernya lewat keterangannya di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8).
Lebih lanjut Taruna menyebutkan, bahwa dirinya mendapat titah langsung untuk
mengendalikan harga obat yang tinggi di tanah air.
Seperti diketahui, bahkan harganya bisa mencapai 400 persen lebih tinggi
dibandingkan di luar negeri.
Meski demikian, jelas dia, dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa
bekerja sendiri.
Untuk itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi
Gunadi Sadikin.
Soal itu, beliau (Jokowi) meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes
nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini, kami akan
upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor," tutur dia.
Taruna bilang, Presiden juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat
inovasi.
Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman,
Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri.
(Banyak) Dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun-tahun tak bisa
sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan
berdampak berat ke masyarakat kita," tegas dia.
