Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ikut memberikan
respons terkait saran dari Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund/ IMF) yang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan
ekspor komoditas, seperti nikel dan jenis mineral lainnya secara bertahap.
Diketahui, IMF dalam dokumen Article IV merekomendasikan pemerintah Indonesia
untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan tersebut dan tidak memperluas
pelarangan ekspor ke komoditas lainnya.
Pasalnya, kebijakan larangan ekspor komoditas tersebut dinilai IMF memberikan
dampak rambatan bagi negara lainnya.
IMF boleh punya pandangan, Indonesia memiliki kebijakan yang tujuannya
memperkuat struktur industri, kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR RI,
Selasa (4/7).
Sri Mulyani yang juga pernah menjadi direktur pelaksana Bank Dunia itu
menegaskan, bahwa rekomendasi IMF ini tidak ada kaitan dengan pembiayaan dari
IMF.
Apa lagi, Indonesia sudah tidak memiliki utang dari lembaga keuangan tersebut.
"Kan IMF program tahun berapa itu, 1997-1998 atau 2000 awal? Dan waktu itu
sudah dilunasi semua. Jadi tidak ada (utang). Memang sudah lama banget, kok
kenapa sekarang tiba-tiba muncul," tuturnya.
Bendahara Negara ini juga menyampaikan bahwa program hilirisasi pemerintah
sejauh ini telah berhasil dan efektif meningkatkan nilai tambah komoditas di
dalam negeri.
Dengan keputusan itu, neraca pembayaran kita semakin kuat, jadi malah makin
bagus, jelasnya.
