Pasardana.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia
mengatakan, Peraturan Pemerintah yang mengatur regulasi pemberian insentif
bagi perusahaan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik yang mau
investasi membangun pabriknya di Indonesia, akan segera dikeluarkan dalam
waktu dekat.
Disampaikan Bahlil, insentif tersebut berbentuk skema kuota impor mobil
listrik Completely Build Up (CBU) berbasis baterai. dikeluarkan dalam waktu
dekat.
"Mungkin Perpres-nya tidak akan lama lagi tapi secara tim teknis sudah
selesai," ujarnya di Jakarta, Senin (11/12).
Hanya saja, dia belum bisa memberi kepastian apakah Perpres tersebut disahkan
akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Saat ini, Beleid tersebut prosesnya berada di Kementerian Sekretariat Negara.
Bahlil mengatakan, insentif itu akan diberikan kepada perusahaan yang
membangun pabriknya dan melakukan produksi mobil listrik di dalam negeri.
Dia juga memberi contoh bagaimana insentif itu akan berlaku.
"Contoh perusahaan merek A, dia ingin impor mobil ke Indonesia 3.000 unit,
kita tanya you mau bangun enggak di Indonesia, kalau you enggak mau bangun
pabriknya ya kita enggak kasih itu. Begitu dia mau bangun, kita tanya
kapasitas produksi you berapa, dan dari kapasitas produksi itu katakan lah
diajukan 10.000, nah kita setujui 10.000 tetapi dia bertahap kuota
impornya," kata Bahlil.
"Kuota impor diberikan berdasarkan progress kerjanya (produksi), jadi kalau
progres bangun pabrik baru 20 persen ya kita kasih kuotanya juga 20 persen,
kalau produksi 50 persen kita naikkan lagi 50 persen," lanjut Bahlil.
Lebih lanjut Bahlil mengatakan, mekanisme seperti itu dilakukan untuk
menghindari siasat nakal industri mobil listrik membanjiri pasar domestik
dengan mobil impor.
Dia pun mencontohkan, perusahaan yang bakal menikmati insentif pemerintah
nantinya, yakni perusahaan mobil listrik dari China, BYD.
"Pasti dapat, karena dia mau bangun pabrik (di Indonesia)," pungkasnya.
