Ketua DPR : Perlu Ada Langka Extra Ordinary Untuk Mengatasi Krisis Petralite

Pasardana.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani turut menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solah di sejumlah daerah.

Puan meminta pemerintah, segera melaksanakan program pembatasan pembelian BBM Bersubsidi Pertalite dan Solar.

“Agar tidak semakin memberatkan APBN, tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” kata Puan lewat keterangan tertulis, Kamis (11/8/2022).

Menurut Puan, yang juga pernah menjabat sebagai Menko PMK, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.

Dirinya mengatakan, bahwa contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan (rencana cadangan) saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” ujarnya.

Lebih lanjut Puan menyatakan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.

Hal tersebut, katanya, dapat memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite.

“Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” tambahnya.

Seperti diketahui, konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi.

Kuota Pertalite yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter (KL), diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022, mengingat hingga Juli 2022 lalu, konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.

Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan.

Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp 502 triliun dan terancam membengkak, sebab angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sudah meminta agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi. Dengan begitu, postur APBN bisa tetap terjaga.

"Tentu saya berharap, Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani baru-baru ini.