Sah, DPR Merevisi RUU Minerba Menjadi UU

Pasardana.id - Rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Minerba yang telah dibahas oleh Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI sepanjang Februari-Mei 2020 menjadi UU, pada Selasa (12/5/2020) sore.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi tiga wakil ketua Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Azis Syamsuddin.

Puan Maharani sebagai pimpinan rapat bertanya kepada forum sidang rapat paripurna apakah RUU Minerba bisa disahkan kendati ada satu partai yang menolak, yaitu Partai Demokrat.

"Delapan fraksi setuju, satu fraksi menolak, apakah ada perubahan? Apa itu itu dapat disetujui pandangan mini fraksi dapat menjadi dasar persetujuan. Setuju ya?" kata Puan.

"Setuju," kata seluruh anggota.

Puan mengetuk palu. "Apakah dapat disahkan menjadi undang-undang?" tambah Puan.

"Setuju," kata seluruh anggota. Puan mengetuk palu lagi.

Dalam kesempatan sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif sebagai wakil pemerintah mengatakan pemerintah pun menyetujui perubahan atas UU Minerba yang lama.

"Perkenankanlah kami atas nama pemerintah menyetujui RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu-bara," kata Arifin.

Perubahan UU tersebut, dikatakan dapat menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan minerba, dan juga tantangan pengelolaan pertambangan di masa mendatang.

Selain itu, UU tersebut bisa mengubah paradigma kegiatan minerba yang selama ini hanya berpatokan pada penjualan raw material atau bahan mentah tanpa melakukan peningkatan nilai tambah.

"Serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pertambangan dan yang terpenting dapat mamberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelas Arifin.