Presiden Jokowi Ajak Negara G7 Atasi Ancaman Krisis Pangan

Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak seluruh negara anggota G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam negara-negara miskin dan berkembang.

Saat menyampaikan pandangannya pada KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, yang berlangsung di Elmau, Jerman, Senin (27/6/2022), Presiden Jokowi menilai, kondisi saat ini sudah kritis dan risiko jatuhnya ratusan juta masyarakat ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem semakin besar.

“Ada 323 juta orang di 2022 ini, menurut World Food Programme, yang terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini,” tegas Presiden Jokowi.

Persoalan pangan, papar dia, sangat krusial karena menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia.

Tindakan cepat dan terukur harus segera dilaksanakan. Rantai pasok pangan harus segera dipulihkan sebelum situasi semakin mengkhawatirkan.

“Kita harus segera bertindak cepat mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan. Rantai pasok pangan dan pupuk global, harus kembali normal,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menekankan, terdapat korelasi yang sangat kuat antara krisis pangan dan perang Rusia-Ukraina.

Dua negara tersebut adalah produsen sekaligus penyuplai gandum utama di dunia. Selain itu, Rusia juga dikenal sebagai salah satu pemain terbesar dalam industri pupuk global.

Konflik yang melibatkan dua negara tersebut tentu membawa kehancuran terhadap rantai pasok yang selama ini berjalan.

Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong negara-negara G7 melakukan normalisasi ekspor gandum dari Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk dari Rusia.

Ada dua cara yang ditawarkan kepala negara untuk merealisasikan hal tersebut. Pertama, membantu memfasilitasi ekspor gandum Ukraina ke negara-negara yang selama ini menjadi pelanggan.

Kedua, mengkomunikasikan secara proaktif kepada publik bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.

"Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan sehingga tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional. Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait, seperti; Bank, asuransi, perkapalan dan lainnya," jelasnya.

Presiden Jokowi berharap, seluruh negara anggota G7 memiliki komitmen dan semangat juang yang sama dalam menghadapi masalah besar tersebut.

“Khusus untuk pupuk, jika kita gagal menanganinya, krisis beras yang menyangkut dua miliar manusia terutama di negara berkembang akan terjadi,” tukas Presiden Jokowi.