Ibu Kota Negara Pindah, BPS : Aktivitas Ekonomi Bakal Bergeser

Pasardana.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur bisa mengurangi ketergantungan ekonomi di Pulau Jawa.

Apalagi struktur pertumbuhan ekonomi nasional secara spasial didominasi oleh Jawa.

"Pastinya akan terjadi perubahan, karena secara teori ada aktivitas ekonomi di ibu kota baru," kata Kepala BPS, Margo Yuwono dalam video conference, Senin, (7/2/2022).

Meski begitu, Margo belum bisa memprediksi seberapa besar perubahan yang terjadi setelah ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

Semuanya akan sangat tergantung kepada aktivitas ekonomi yang ada di ibu kota baru tersebut.

"Aktivitas di ibu kota ini belum terjadi, belum bisa diprediksi perubahannya tapi karena ada aktivitas di tempat baru, maka akan mendorong share di tempat baru secara parsial," imbuh Margo.

Dengan kontribusi PDB terbesar, pertumbuhan ekonomi Jawa tahun lalu hanya 3,66 persen.

Selanjutnya, Sumatera yang menyumbang share kedua terbesar dengan 21,70 persen mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,18 persen.

Kemudian, Kalimantan dengan share terhadap PDB sebesar 8,25 persen mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 3,18 persen.

Lalu Sulawesi dengan share 6,89 persen, pertumbuhan ekonominya sebesar 5,67 persen di 2021.

Sementara Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan 10,09 persen meski dengan share hanya 2,49 persen.

Sebaliknya Bali dan Nusa Tenggara hanya mencatat pertumbuhan ekonomi 0,07 persen dengan kontribusi 2,78 persen.

Seperti diketahui, Pemerintah RI berencana memindahkan ibu kota ke luar Jawa guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang saat ini masih berpusat di Pulau Jawa.

Ibu kota baru nantinya akan dibangun di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

IKN Nusantara tersebut akan dipimpin oleh Kepala Otoritas Negara yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Saat ini, UU IKN telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dan dijadwalkan akan mulai dilakukan pemindahan ibu kota sebelum HUT RI pada 2024 mendatang.