Utang Pemerintah ke PLN dan Pertamina Senilai Rp475 Triliun Sudah Lunas

Pasardana.id - Pemerintah telah melunasi utang kompensasi dan subsidi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pelunasan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga agar neraca keuangan kedua BUMN penugasan tersebut tetap sehat.
Saat memberikan keterangan dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/12), Menkeu mengatakan utang kompensasi sisa tahun lalu pun sudah dilunasi sesuai dengan tagihan hingga Oktober 2022. Sebab, tagihan di akhir tahun belum dikeluarkan.
"Kita telah membayar seluruh kompensasi dari tahun lalu yang waktu itu masih belum terselesaikan hingga tahun ini dan juga bahkan kita bayarkan hingga Oktober," ujarnya.
Adapun kompensasi yang sudah dibayarkan sebesar Rp268,1 triliun atau meningkat tajam dibandingkan pembayaran tahun lalu di periode sama yang hanya Rp17,9 triliun sampai dengan 14 Desember 2022.
Begitu juga dengan subsidi energi yang sudah dibayarkan sebesar Rp206,9 triliun sampai dengan 14 Desember 2022. Realisasi ini juga meningkat 21,5 persen dibandingkan pembayaran di periode yang sama 2021 yang hanya Rp170,3 triliun.
"Total kompensasi dan subsidi ini adalah dua angka yang mencapai lebih dari Rp470 triliun hingga 14 Desember," jelasnya.
Menurut Ani sapaan akrabnya, anggaran yang digelontorkan ini salah satu bantuan pemerintah yang langsung dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk harga BBM, LPG dan listrik yang lebih stabil dibandingkan negara lain di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Dengan anggaran tersebut, Indonesia bahkan bisa menjaga tingkat inflasi stabil di bawah 6 persen. Padahal, inflasi negara lainnya, bahkan negara maju ada yang melonjak hingga double digit di kisaran 10-12 persen.
"Bahkan negara Eropa dan AS mengalami kenaikan inflasi tinggi dan pelemahan ekonomi karena kenaikan harga energi. Tapi Indonesia bisa menjaga harga energi karena APBN alokasikan hingga 14 Desember hingga Rp470 triliun sendiri," pungkasnya.
Saat memberikan keterangan dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/12), Menkeu mengatakan utang kompensasi sisa tahun lalu pun sudah dilunasi sesuai dengan tagihan hingga Oktober 2022. Sebab, tagihan di akhir tahun belum dikeluarkan.
"Kita telah membayar seluruh kompensasi dari tahun lalu yang waktu itu masih belum terselesaikan hingga tahun ini dan juga bahkan kita bayarkan hingga Oktober," ujarnya.
Adapun kompensasi yang sudah dibayarkan sebesar Rp268,1 triliun atau meningkat tajam dibandingkan pembayaran tahun lalu di periode sama yang hanya Rp17,9 triliun sampai dengan 14 Desember 2022.
Begitu juga dengan subsidi energi yang sudah dibayarkan sebesar Rp206,9 triliun sampai dengan 14 Desember 2022. Realisasi ini juga meningkat 21,5 persen dibandingkan pembayaran di periode yang sama 2021 yang hanya Rp170,3 triliun.
"Total kompensasi dan subsidi ini adalah dua angka yang mencapai lebih dari Rp470 triliun hingga 14 Desember," jelasnya.
Menurut Ani sapaan akrabnya, anggaran yang digelontorkan ini salah satu bantuan pemerintah yang langsung dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk harga BBM, LPG dan listrik yang lebih stabil dibandingkan negara lain di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Dengan anggaran tersebut, Indonesia bahkan bisa menjaga tingkat inflasi stabil di bawah 6 persen. Padahal, inflasi negara lainnya, bahkan negara maju ada yang melonjak hingga double digit di kisaran 10-12 persen.
"Bahkan negara Eropa dan AS mengalami kenaikan inflasi tinggi dan pelemahan ekonomi karena kenaikan harga energi. Tapi Indonesia bisa menjaga harga energi karena APBN alokasikan hingga 14 Desember hingga Rp470 triliun sendiri," pungkasnya.