Sri Mulyani Teken Sejumlah Aset SBSN di Kaltim

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menandatangani Prasasti Penanda Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bertempat di Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

Aset-aset tersebut meliputi bandara APT Pranoto, gedung pembelajaran terpadu ITK, gedung laboratorium terpadu ITK, gedung Politeknik Balikpapan, gedung MAN Insan Cendekia Paser, dan perumahan negara prajurit TNI tipe 45.

"Alhamdulillah saya akhirnya bisa hadir di ITK untuk melakukan seremoni penandatanganan aset-aset yang dibiayai oleh SBSN," ungkap Sri Mulyani dalam acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset (SBSN) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (5/12022).

Sri Mulyani mengatakan, SBSN sebagai salah satu instrumen fiskal APBN yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 merupakan instrumen pembiayaan untuk membiayai proyek yang menjadi landasan bagi surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh negara.

SBSN diterbitkan untuk tujuan pembiayaan APBN termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek di Kalimantan tersebut.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengungkapkan, penerbitan SBSN untuk berbagai proyek di Kaltim mencapai Rp6,48 triliun sejak 2014 hingga 2022,

"Untuk SBSN yang diterbitkan pada 2021 kemarin sebanyak Rp1,1 triliun dan pada 2022 sebesar Rp961 miliar," ujarnya.

Atas berbagai proyek yang dibangun dengan SBSN, Sri Mulyani meminta seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga yang menjadi pelaksana dari proyek untuk menjaga dan melaksanakan pembangunan secara amanah karena merupakan dana dan anggaran dari rakyat Indonesia.

"Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa membangun, menjaga, memelihara, dan memanfaatkan merupakan wujud kita semuanya mengembalikan uang rakyat itu dengan manfaat sangat maksimal. Ini merupakan investasi berharga bagi generasi muda yang akan datang," pesan Sri Mulyani.

Untuk itu, dirinya berharap, agar seluruh proyek yang dibiayai SBSN pada 2021 dapat segera rampung. Namun, jika belum selesai bisa diluncurkan ke tahun yang akan datang sehingga seluruh proyek bisa diselesaikan.

Untuk itu, Bendahara Negara ini berterima kasih kepada pelaksana proyek yang menggunakan SBSN dalam pembiayaan proyeknya dan menjaga seluruh aset negara yang merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Keuangan akan terus mendukung dalam penggunaan instrumen keuangan negara untuk membangun berbagai hal yang merupakan prioritas nasional.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 mengenai pembiayaan proyek SBSN akan direvisi bertujuan untuk memperluas akses SBSN.

"Kami di Kemenkeu akan terus melakukan tugas kita termasuk terus memperbaiki peraturan perundang-undangan, instrumen, dan alokasi anggarannya," kata dia.