Terkait Tambang Emas Sangihe, Menteri ESDM Digugat 70 Miliar

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh sejumlah warga di Pulau Sangihe karena memberikan izin operasi kepada PT Tambang Mas Sangihe.

Adapun gugatan tersebut didaftarkan oleh seorang ibu rumah tangga atas nama Elbi Pieter.

Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Minggu (27/6), gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 46/G/2021/PTUN.JKT pada Rabu (23/6).

Dalam petitum gugatannya, Elbi cs salah satunya meminta Menteri ESDM untuk mencabut Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya (KK) PT Tambang Mas Sangihe.

"Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat (Menteri ESDM) yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (objek sengketa)," bunyi petitum tersebut.

Selain itu, para penggugat menyatakan penerbitan KK Tambang Mas Sangihe yang merupakan objek sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Tindakan itu menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp1,5 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp70 miliar terhadap para penggugat.

Kerugian materiil dan immateriil itu harus dibayarkan oleh Menteri ESDM sebagai tergugat.

Selain itu, para penggugat mewajibkan Menteri ESDM untuk mencabut keputusan tersebut.

"Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil para penggugat sebesar Rp1,51 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp70 miliar yang harus dibayarkan oleh tergugat secara sekaligus dan seketika kepada para penggugat," sebut petitum.

Kehadiran PT Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara memang ramai ditolak oleh warga.

Penolakan ini juga telah disampaikan oleh Wakil Bupati Sangihe Sulawesi Utara Helmud Hontong kepada Kementerian ESDM sebelum tutup usia.

Sebagai informasi, data Ditjen Minerba Kementerian ESDM sendiri mencatat total luas wilayah PT TMS yang diizinkan untuk ditambang seluas 4.500 hektare.

Angka ini kurang dari 11 persen dari total luas wilayah KK PT TMS sebesar 42 ribu hektare.