Pasardana.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin
Tasrif dengan tegas mengatakan, aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI
adalah sebuah bentuk tindakan kejahatan yang melanggar hukum.
Dilansir Antara , Rabu (13/10), Menteri Arifin mengungkapkan, bahwa kenaikan
harga pasar komoditas mineral dan batu bara yang terjadi setahun terakhir
membuat kegiatan pertambangan tanpa izin kian marak di berbagai daerah di
Indonesia.
"Kegiatan menambang yang tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah merupakan
suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana," tegasnya.
Arifin mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah mencatat ada 3,7 juta orang
melakukan aktivitas penambangan ilegal yang tersebar tersebar di 2.741 lokasi
dengan rincian 96 lokasi tambang batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Bengkulu, dan Sumatra Selatan, serta 2.645 lokasi tambang mineral
ilegal yang tersebar merata di seluruh provinsi.
Dari total 2.741 lokasi tambang ilegal itu tercatat sebanyak 480 lokasi berada
di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), 133 lokasi di dalam WIUP, dan
2.128 lokasi belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP.
"Ini adalah lokasi-lokasi yang akan diidentifikasi oleh Kementerian ESDM
bersama Dinas ESDM dan Polda setempat," imbuhnya.
Selain itu, kata Arifin, kegiatan pertambangan tanpa izin memiliki banyak
dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.
Tak hanya itu, PETI juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti
kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai serta berpotensi terjadi
kerusakan lingkungan hidup, antara lain banjir, longsor, dan mengurangi
kesuburan tanah.
Ditambahkan, aktivitas pertambangan tanpa izin juga berpotensi menimbulkan
masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan hutan.
"Kemudian potensi lain adalah merugikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
serta Penerimaan Pajak Daerah," tandasnya.
