Pasardana.id - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengaku kaget
dangan besaran angka belanja produk kesehatan nasional dalam setiap tahun yang
mendekati angka Rp 500 triliun.
Hal itu dipaparkan BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, dalam webinar yang
diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).
"Uang belanja kesehatan nasional, produk-produk belanja kesehatan seluruh
Indonesia itu gabungan Rp 490 triliun. Besar banget," kata BGS.
Ia memerinci, belanja yang masuk ke domain pemerintah dan berada di bawah
supervisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 255 triliun. Sementara
itu, sisanya beredar di swasta hingga individu.
"Tapi saya sebagai Menkes yang memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan
seluruh masalah kesehatan, saya juga sebenarnya bisa atur swasta dengan
regulasi yang benar. Kalau uang yang dikeluarkan Rp 490 triliun per tahun ini
benar-benar diarahkan mencapai lima target RPJMN dan satu target SDGs secara
produktif dan efisien," ujarnya.
Dari segi produk kesehatannya, uang sebesar Rp 490 triliun tersebut mengalir
paling banyak ke Rumah Sakit hingga sekitar Rp 272 triliun (59%), Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (termasuk Puskesmas) sebanyak Rp 101 triliun
(22%).
Disusul untuk administrasi kesehatan sebesar Rp 57 triliun (12%), obat dan
alat kesehatan (alkes) Rp 24 triliun (5%), dan lain-lain sebesar Rp 5 triliun
(1%).
"Spending rumah sakit yang Rp 272 triliun itu sebagian besar juga obat-
obatan dan alkes. Spending -nya Puskesmas, Klinik atau FKTP itu juga
sebagian ada obat dan alkes. Jadi sebenarnya, obat dan alkes itu minimal Rp 24
triliun, tapi feeling saya lebih dari itu, baik swasta maupun pemerintah,
baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor," paparnya.
Mantan Wakil Menteri BUMN itu pun mengungkapkan, anggaran kesehatan di tanah
air mayoritas masih ditujukan untuk kuratif (pengobatan), bukan preventif
(pencegahan).
"Anggaran kesehatan Indonesia kita tambah BPJS 90% kuratif, hanya 5% yang
preventif. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan kita kalau kita ngomong
efisiensi atau produktivitas biaya kesehatan," ujar Budi.
"Kita bisa liat anggaran saya (Kemenkes) Rp 84 triliun, ada anggaran KPCPEN
ditambah Rp 31 triliun. Tapi dari Rp 84 triliun itu sebenarnya Rp 46 triliun
itu BPJS," pungkasnya.
