Terkait Pajak Sembako, DPR : Bakal Berdampak Negatif Pada Harkat Hidup Orang Banyak

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sejumlah barang dan jasa pelayanan. Hal ini menuai polemik dan juga penolakan dari anggota DPR.  

Salah satunya dari anggota DPR Komisi IV, Firman Soebagyo yang menyebut bahwa hal itu merupakan ‘kewenangan yang berlebihan hanya akan membawa dampak negatif terhadap tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Apalagi dilakukan dalam situasi masih menghadapi pandemi Covid 19’.

Lebih lanjut, Firman yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI meminta Kementerian Keuangan supaya jangan 'membabi buta' melakukan pungutan PPN kepada masyarakat terkait wacana yang ada dalam revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk sembako dan pendidikan.  

Meski demikian, dia mengaku memahami kesulitan pemerintah dalam menaikkan penerimaan negara dari pajak. Namun, melakukan pungutan PPN di tengah kondisi saat ini justru akan menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat pada kepemimipinan Jokowi di pemerintahan yang dianggap cukup baik.

“Defisit fiskal pemerintah yang cukup besar mendorong Menteri Keuangan mulai kehilangan akal sehat dalam membuat kebijakan pemungutan pajak. Jika ini diterapkan, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dari rakyat dan akan berdampak negatif karena sembako dan pendidikan, yang menyangkut harkat hidup orang banyak," kata Firman di Jakarta, Minggu (13/6/2021).

Dia juga menuturkan, cita-cita dan semangat UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 cukup jelas, yakni penyederhanaan terhadap berbagai regulasi dan pelayanan di masyarakat dimudahkan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi masa pendemi dan pasca pandemi, yang salah satunya melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“UKM itu bumper pemulihan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja belum terlaksana di lapangan tetapi UKM sudah akan ditimpa beban pengenaan pajak sembako dan pendidikan. Saya pikir ini kebijakan yang ‘keblinger’ dan tidak ketemu nalar sehat," tutur Firman.

Oleh karena itu, dia mengimbau para koleganya di DPR yang akan membahas revisi UU KUP agar menolak dan membatalkan pasal-pasal yang berpotensi memberatkan masyarakat.

Di sisi lain, Firman juga memberikan contoh pembebasan pungutan PPnBM kendaraan bermotor dan pembebasan pajak bagi orang Indonesia yang membawa penerimaan deviden dari investasi di luar negeri untuk investasi di dalam negeri yang dilakukan pemerintah melalui UU Cipta Kerja, yang seharusnya didorong oleh Menteri Keuangan.

“Bukan dengan membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, penolakan juga datang dari anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, yang menilai rencana tersebut bertentangan dengan semangat pemerintah yang fokus membantu masyarakat kecil.

Menurutnya, bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak seharusnya dipajaki, sebab ketiga sektor tersebut, memiliki peranan penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," katanya.

Lebih lanjut Misbakhun menilai, isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi.

Pasalnya, jelas dia, konsitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong.

"Apakah Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) lelah mencintai negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi," tuturnya.

Seharusnya, lanjut Misbakhun, Sri Mulyani memiliki solusi untuk menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan.

Oleh karenanya, Misbakhun menyarankan Sri Mulyani untuk segera menarik RUU KUP.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," tandasnya.