DPR Pertanyakan Dana Talangan Perumnas Yang Dipakai Untuk Bayar Utang

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid, mengaku heran dengan keputusan Perumnas yang memanfaatkan momentum pengajuan dana talangan dari pemerintah untuk membayar utang perusahaan.

"Mendingan blak-blakan saja. Enggak ada kaitan dengan COVID-19 sebab ini buat bayar MTN. Sebaiknya dibongkar ulang (alokasinya) untuk masalah Rp 655 miliar. Jangan utang buat bayar utang. Kalau buat operasi ya boleh," kata Nusron dalam rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (7/7). 

Hal yang sama juga dilontarkan Anggota DPR Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat. Menurut dia sebaiknya dana talangan yang diajukan Perumnas ke Kementerian Keuangan diubah menjadi Penyertaan Modal Negara. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menggantinya ke negara sebab kinerja keuangan perusahaan juga tidak sehat.

Herman mengatakan, tak hanya Perumnas saja yang harus mengubah permohonan dana talangan menjadi PMN, tapi PTPN III yang juga hadir dalam rapat hari ini.

Holding perkebunan tersebut bahkan mengusulkan dana talangan Rp 4 triliun, perusahaan tersebut punya beban utang Rp 48 triliun. Herman ragu BUMN-BUMN ini bisa melunasi dana talangan ke pemerintah beserta bunganya di masa depan.

"Coba bagaimana bayar Rp 48 triliun? Pasti ini minta ganti status (ke PMN). Jadi daripada ini jadi pemikiran keras, lebih baik ubah saja, kasih PMN. Sebab dana talangan ini enggak bakal kembali, saya berani bertaruh dana Rp 4 triliun ini masih ada. Toh peremajaannya lama, apalagi kalau masuk ke tanaman keras. Saya usul PTPN dan Perumnas lebih baik PMN," terangnya.

Untuk diketahui, Perum Perumnas menjadi salah satu BUMN yang bakal mendapatkan dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 655 miliar tahun ini. Kucuran dana diberikan pemerintah untuk membantu perusahaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Disampaikan oleh Direktur Keuangan Perumnas Muhammad Hanugroho, dana tersebut akan digunakan untuk membayar utang jangka menengah atau Medium Term Note (MTN) perseroan yang akan jatuh tempo.

Rinciannya, MTN jatuh tempo di Juli Rp 200 miliar dan Rp 350 miliar di November. Sisanya, dana talangan bakal digunakan sebagai modal kerja Rp 50 miliar.

"Dana talangan ini sebagai penyelesaian kewajiban kami kepada pemegang MTN dan sebagian kecil digunakan untuk modal kerja. Kalau kebutuhannya cukup besar tapi jangka pendek 2020 paling tidak kami bisa antisipasi gagal bayar kepada pemegang MTN," kata dia.

Hanugroho mengatakan, hingga bulan lalu, arus kas tercatat Rp 296 miliar. Jika bulan ini perusahaan tidak mendapatkan dana talangan, arus perusahaan akan negatif pada Agustus 2020, bahkan hingga Desember 2020 akan merah Rp 364 miliar.

"Kekuatan likuiditas Perum Perumnas hanya sampai pada Juli 2020, dan bulan berikutnya kondisi cash flow perusahaan menjadi negatif," ungkapnya.