Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Per Maret 2021 Turun, Hanya Rp228,1 Triliun

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada Maret 2021 hanya sebesar Rp228,1 triliun.

Jumlah ini turun 5,6 persen dibanding Maret 2020 yang tercatat sebesar Rp241,6 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, penurunan ini salah satunya disebabkan pemanfaatan restitusi yang dipercepat.

Selain itu, ada transaksi yang tak berulang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Karena Maret 2020 itu, covid-19 belum seperti sekarang, ada beberapa faktor transaksi yang tidak berulang," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (22/4/2021).

Bendahara Negara yang akrab disapa Ani ini menerangkan, seluruh penerimaan neto dari mayoritas jenis pajak masih terkontraksi, kecuali pajak orang pribadi.

Lebih rinci, PPh 21 masih -5,58 persen pada kuartal I 2021, akibat belum pulihnya serapan tenaga kerja. Secara bulanan, pertumbuhannya masih negatif 5,06 persen.

Melihat Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, levelnya masih di zona merah dengan kontraksi 5,69 persen.

PPh 22 impor juga terkontraksi -69,38 persen secara bulanan. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pemberian insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha.

"Sedangkan nanti kita harapkan dengan impor yang meningkat, ada kenaikan dari pajak (PPh 22 impor), meski pajak masih memiliki fungsi mendukung pemulihan ekonomi sehingga kita perlu hati-hati dalam melakukan pungutan," ucap Ani.

Lalu, lanjutnya, untuk penerimaan dari PPh 26 tumbuh 1,56 persen, PPh final tumbuh 0,6 persen, PPN dalam negeri tumbuh 4,11 persen, dan PPN impor tumbuh 8,21 persen.

Dari sektoralnya, penerimaan pajak dari industri pengolahan selama kuartal I 2021 minus 7,22 persen, perdagangan minus 5,51 persen, jasa keuangan dan asuransi minus 14,64 persen, konstruksi dan real estate minus 19,76 persen, transportasi dan pergudangan minus 6,94 persen, dan jasa perusahaan minus 12,7 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp62,3 triliun. Angkanya tumbuh 62,7 persen dari periode yang sama tahun lalu.

"Ini didukung pertumbuhan positif bea keluar, cukai, serta perbaikan bea masuk," terang Sri Mulyani.

Berdasarkan catatannya, penerimaan dari bea masuk naik 7,43 persen, cukai tumbuh 70,1 persen, dan bea keluar melonjak 534,8 persen. Bea masuk naik didorong peningkatan devisa bayar.

Lalu, penerimaan cukai naik didorong oleh pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT). Sementara, penerimaan dari bea keluar melonjak karena komoditas tembaga dan kelapa sawit.

Adapun penerimaan neto dari jenis pajak yang mengalami kenaikan tinggi adalah pajak orang pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh keputusan pemerintah yang memperpanjang pelaporan SPT tahunan menjadi paling lambat bulan April pada tahun lalu.

Wajar saja, kala itu banyak perusahaan hingga kantor pajak yang tutup karena pandemi Covid-19 baru saja meluas di Tanah Air.

"Berbagai kantor langsung tutup sehingga tidak mungkin melakukan pelayanan, sehingga dateline ke bulan April. (PPh OP) seolah-olah melonjak 99,31 persen, tapi sebetulnya tidak menggambarkan apple to apple," ungkap dia.